Metapos.id, Jakarta — Lembaga riset independen EVIDENT Institute Indonesia merilis kajian mengenai citra publik dan kinerja para Wakil Menteri (Wamen) serta Wakil Kepala Badan di Kabinet Merah Putih.
Hasil kajian tersebut memetakan 10 Wamen dan Waka Badan yang dinilai memiliki citra positif di masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap citra lembaga masing-masing.
Kajian bertajuk Analisis Popularitas dan Sorotan Publik terhadap Wakil Menteri (Wamen) dan Wakil Kepala (Waka) Badan Kabinet Merah Putih Periode 3 September 2025–3 September 2026 itu mencakup 63 tokoh.
EVIDENT Institute menilai keberadaan pejabat tersebut turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja lembaga pemerintah yang mereka wakili.
“Dalam negara demokrasi yang menempatkan kebebasan berpendapat, publik secara langsung memberikan penilaian mereka pada para Wamen dan Waka Badan secara organik. Media massa memberikan porsi pemberitaan yang diproses melalui proses redaksi, sementara masyarakat melalui unggahan maupun tanggapan aktif di media sosial,” tutur Head of Research Evident Institute Antonius Ivan Sudibyo, Dalam keterangannya kepada Metapos.id, Rabu (7/10/26).
Ivan menjelaskan, penilaian publik tidak selalu menghasilkan sentimen positif. Sikap maupun tindakan seorang pejabat dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi yang dinaunginya.
Karena itu, peran Wamen dan Waka Badan dinilai penting dalam menjaga sekaligus memperkuat citra kinerja lembaga.
Di sisi lain, jumlah Wamen dan Waka Badan yang cukup banyak pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat capaian positif sejumlah pejabat berpotensi kalah menonjol dibandingkan pemberitaan negatif.
Dalam kajiannya, EVIDENT Institute menempatkan dua tokoh sebagai perhatian khusus karena bidang yang mereka tangani memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Keduanya adalah Todotua Pasaribu dan Angga Raka Prabowo.
Todotua merupakan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM. Sementara Angga Raka Prabowo menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
Todotua dinilai mewakili sektor ekonomi karena kinerjanya dapat dilihat melalui capaian investasi serta penyerapan tenaga kerja.
“Keduanya menjadi sampel yang relevan untuk menilai sejauh mana sorotan media berkorelasi dengan kinerja nyata pada dua urusan pemerintahan yang berdampak langsung ke masyarakat,” papar Ivan.
Berdasarkan kajian tersebut, Todotua dinilai memiliki kombinasi antara popularitas organik dan legitimasi yang berasal dari capaian institusional.
Realisasi investasi nasional pada 2025 tercatat mencapai Rp1.931 triliun. Angka tersebut disebut melampaui target pemerintah. Sementara itu, realisasi investasi hilirisasi tumbuh 43,3 persen.
Perkembangan tersebut berlanjut hingga semester pertama 2026. Pada sektor pelayanan perizinan, Todotua juga disebut memimpin penerapan skema “fiktif positif” berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
Skema tersebut ditujukan untuk mempercepat proses perizinan usaha. Capaian itu juga dikaitkan dengan target pemerintah menciptakan sekitar 2,5 juta lapangan kerja baru.
Hingga semester I-2026, sekitar 1,456 juta tenaga kerja baru disebut telah terserap. EVIDENT menilai capaian tersebut memiliki indikator yang dapat ditelusuri melalui data dan publikasi resmi kementerian.
Sementara itu, Angga Raka Prabowo dinilai memiliki posisi penting dalam komunikasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Angga pernah memimpin Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) sejak dibentuk pada 17 September 2025 hingga pergantian pada 27 April 2026. Pada periode tersebut, ia tetap menjalankan tugas sebagai Wamen Komdigi.
Sejumlah agenda yang menjadi bagian dari perannya antara lain perlindungan data pribadi, pemberantasan judi daring, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk layanan publik, penyusunan regulasi, serta pengembangan infrastruktur transformasi digital.
Meski demikian, EVIDENT mencatat masih terdapat tantangan dalam membangun persepsi publik terhadap pemerintah. Komunikasi yang lebih terbuka dan melibatkan masyarakat dinilai diperlukan untuk menjembatani persoalan tersebut.
Nama lain yang turut menjadi perhatian adalah Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan. Giring mendampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan membawa pengalaman sebagai musisi.
Pada tahun pertama Kementerian Kebudayaan berdiri sebagai entitas pelaporan tersendiri, Indeks Pembangunan Kebudayaan 2025 tercatat mencapai 59,98. Angka tersebut berada di atas target 58,39.
Giring juga aktif mengikuti perkembangan industri musik nasional. Ia pernah menyampaikan data evaluasi Spotify yang menunjukkan musik Indonesia menguasai 80 persen tangga lagu teratas.
Data tersebut kemudian dibawa ke Konferensi Musik Indonesia di Makassar sebagai salah satu bahan pembahasan kebijakan.
Dalam kajian yang sama, EVIDENT Institute menegaskan bahwa tingginya pemberitaan terhadap seorang pejabat tidak otomatis menunjukkan citra publik yang positif.
Sejumlah pejabat dengan tingkat pemberitaan tinggi justru mendapat sorotan negatif. EVIDENT mencontohkan Immanuel Ebenezer Gerungan, Silmy Karim, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung yang telah diberhentikan dari jabatan setelah terseret perkara hukum.
Sebagai pembanding, EVIDENT menggunakan laporan Reportica yang mengukur popularitas para wakil menteri di media sosial sepanjang Agustus 2026. Periode tersebut lebih pendek dibandingkan cakupan kajian utama EVIDENT yang berlangsung selama satu tahun.
Dalam laporan itu, Ossy Dermawan, Wamen ATR/Wakil Kepala BPN, tercatat memiliki 6.108 sebutan. Namun, seluruh sebutan tersebut berasal dari kanal kementerian sendiri.
Pola tersebut disebut sebagai “Ilusi Megafon”. Sementara itu, Taufik Hidayat, Wamen Pemuda dan Olahraga, tercatat memperoleh 1.677 sebutan secara organik tanpa dukungan kanal pribadi.
Todotua Pasaribu berada setelahnya dengan 1.048 sebutan organik.
Adapun Dahnil Anzar Simanjuntak, Wamen Haji dan Umrah, tercatat mendapat 1.810 sebutan. Namun, sebanyak 57,2 persen dari pemberitaan atau percakapan tersebut bernada negatif.
Berdasarkan temuan tersebut, EVIDENT Institute memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.
Pertama, pengawasan internal perlu diperkuat, terutama pada lembaga baru yang menangani program prioritas nasional dengan skala besar.
Kedua, basis data pemantauan perlu diperbarui secara berkala mengikuti perubahan kabinet maupun perkembangan proses hukum.
Ketiga, pemerintah perlu memahami bahwa jumlah pemberitaan hanya menggambarkan tingkat popularitas, bukan ukuran langsung terhadap kinerja seorang pejabat.
“Jumlah atau volume pemberitaan bukan indikator kinerja pejabat publik, karena kajian ini menunjukkan bahwa keduanya adalah sumbu yang berbeda dan tidak berbanding lurus,” pungkasnya.
