Metapos.id, Jakarta – Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), memberikan pandangannya terkait sosok yang dinilai layak mengisi posisi wakil presiden apabila Gibran Rakabuming Raka digantikan. Menurutnya, calon pemimpin di posisi tersebut harus memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk menjalankan tugas kenegaraan.
JK mengingatkan bahwa keberadaan wakil presiden bukan sekadar pelengkap dalam pemerintahan. Hal ini merujuk pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden.
“Artinya Wakil Presiden membantu. Kalau Wakil Presiden itu diam, tidak bekerja, itu berarti tidak menjalankan tugas, tidak sesuai Undang-Undang Dasar. Dia harus bekerja, membantu,” jelas Jusuf Kalla di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Jumat (20/11/2026).
Atas dasar itu, JK menekankan pentingnya memilih sosok yang memiliki kapasitas memadai. Wakil presiden, menurutnya, harus mampu memberikan dukungan nyata kepada presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Jadi harus pintar. Kalau tidak pintar, tidak punya kemampuan, bagaimana bisa membantu Presiden? Ah, itu masalahnya,” jelasnya.
Di sisi lain, JK memilih tidak memberikan penilaian terhadap nama-nama yang mulai bermunculan dalam pembahasan calon pengganti Gibran. Ia menegaskan bahwa penentuan sosok tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.
“Presiden yang paling mengetahui itu. Nanti presiden akan keluarkan apa yang dia. Kita sendiri tidak berhak untuk mencampuri itu,” ungkapnya.
Jadwal Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran
Sementara itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tengah mempersiapkan tahapan pemilihan dan pelantikan wakil presiden untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengirimkan surat kepada MPR berisi usulan perubahan jadwal Sidang Paripurna. Pemerintah mengusulkan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru pada Rabu, 9 Desember 2026.
Sebelumnya, MPR telah menjadwalkan sidang tersebut pada 2 Desember 2026. Namun, usulan penyesuaian waktu kemudian dibahas melalui rapat gabungan lembaga tersebut.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa perubahan jadwal telah mendapatkan persetujuan dalam rapat gabungan. Dengan demikian, 9 Desember 2026 disepakati sebagai waktu pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi jabatan wakil presiden sekaligus menjalankan proses pengesahan dan pelantikan.
Muzani menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal tersebut juga mempertimbangkan rangkaian kegiatan kenegaraan Presiden Prabowo yang cukup padat.






