Metapos.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai mengarah pada kemungkinan tindak pidana makar.
Yusril mengatakan, indikasi keterkaitan antara dugaan penyadapan dan makar mulai terlihat setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Untuk memperjelas hubungan kedua dugaan tindak pidana tersebut, penyidik dijadwalkan menggelar perkara pada Kamis (19/11).
Dalam gelar perkara itu, penyidik akan mendalami hubungan antara pihak-pihak yang diduga terlibat. Selain itu, forum tersebut juga akan membahas kemungkinan adanya keterkaitan antara dugaan penyadapan dan tindak pidana makar.
Yusril menyampaikan bahwa gelar perkara kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri. Penyidik, ahli, dan penasihat hukum diharapkan dapat memberikan pandangan masing-masing agar proses pemeriksaan berjalan secara terbuka.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa penerbitan SPDP tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai tersangka. Penetapan status tersangka harus didukung minimal dua alat bukti permulaan yang cukup.
Ia juga menyebut hasil gelar perkara dapat membuka peluang penerapan pasal makar terhadap tersangka yang telah ditetapkan. Bahkan, penyidik bisa menetapkan tersangka baru apabila ditemukan bukti yang memenuhi ketentuan hukum.
Dalam proses penyidikan, aparat disebut menemukan indikasi penghapusan sejumlah data dari komputer. Namun, sebagian besar rekaman percakapan dalam telepon seluler pihak-pihak terkait telah disita untuk kepentingan pemeriksaan.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa KUHP Nasional mengatur tindak pidana makar melalui beberapa tahapan. Di antaranya pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga tahap pelaksanaan.
Oleh karena itu, penyidik perlu menelusuri seluruh rangkaian kejadian, termasuk tujuan dan motif di balik dugaan penyadapan terhadap Prabowo.
Sejumlah kemungkinan turut menjadi bagian dari pendalaman, mulai dari dugaan rencana pembunuhan Presiden, upaya melumpuhkan tugas kepala negara, hingga tindakan memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).






