Monday, November 16, 2026
Metapos
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • News
  • Ekbis
  • Hukum & Kriminal
  • Sport
  • Internasional
  • Lifestyle & Health
  • Tek & Oto
  • Mozaik
  • Galeri
  • Home
  • Nasional
  • News
  • Ekbis
  • Hukum & Kriminal
  • Sport
  • Internasional
  • Lifestyle & Health
  • Tek & Oto
  • Mozaik
  • Galeri
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • News
  • Ekbis
  • Hukum & Kriminal
  • Sport
  • Internasional
  • Lifestyle & Health
  • Tek & Oto
  • Mozaik
  • Galeri

Komisi III DPR dan Polri Bahas Aturan Baru Penyadapan

Taufik Hidayat by Taufik Hidayat
16 November 2026
in Nasional
Komisi III DPR dan Polri Bahas Aturan Baru Penyadapan

Metapos.id, Jakarta — Komisi III DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri pada Senin (16/11). Pertemuan tersebut membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai, regulasi mengenai penyadapan masih membutuhkan kejelasan. Pasalnya, hingga kini belum ada undang-undang yang secara menyeluruh mengatur batasan, mekanisme, serta prosedur pelaksanaannya.

BACA JUGA

Kapolri Pesan Brimob untuk Selalu Jaga Etika dan Kepercayaan Rakyat

Tinggal Melebihi Izin 54 Hari, Dua Warga Malaysia Dideportasi

Ia menyoroti adanya perbedaan ketentuan terkait kebutuhan izin pengadilan dan durasi penyadapan. Karena itu, DPR menilai diperlukan aturan yang memberikan kepastian hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Baintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti menyampaikan sejumlah poin yang dinilai perlu dimuat dalam RUU Penyadapan.

Salah satu usulannya berkaitan dengan pembatasan target penyadapan. Menurut Dedy, tindakan tersebut harus memiliki sasaran yang jelas dan terbatas, khususnya untuk kepentingan keamanan dalam negeri serta penanganan tindak kejahatan dengan ancaman serius.

Ia juga menekankan bahwa penyadapan tidak boleh digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu.

Selain pembatasan sasaran, Polri mengusulkan agar pelaksanaan penyadapan didasarkan pada persetujuan tertulis dari pejabat berwenang. Dedy menyebut masa penyadapan di lingkungan Polri dibatasi selama satu bulan.

Setiap prosesnya juga perlu dilengkapi dokumentasi yang memuat identitas pihak pengusul, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis. Pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang.

Dedy turut menegaskan bahwa seluruh rekaman dan catatan aktivitas penyadapan harus tersimpan dengan baik. Dokumen tersebut tidak boleh dimanipulasi maupun dihapus.

Dari sisi pengawasan, Polri mengusulkan keterlibatan Kepala Baintelkam, fungsi inspektorat, serta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam mengawasi setiap tahapan penyadapan.

Sementara itu, pelanggaran terhadap ketentuan penyadapan perlu dikenai sanksi tegas. Bentuk penindakannya mencakup hukuman pidana, sanksi etik, hingga tindakan disiplin, baik terhadap petugas pelaksana maupun pihak yang memberikan perintah.

Pembahasan RUU Penyadapan juga mendapat perhatian setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyampaikan peluang percepatan pembahasan regulasi tersebut. Hal itu menyusul mencuatnya dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

RUU Penyadapan telah tercantum dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Dengan demikian, pembahasan bersama berbagai pihak diharapkan dapat memperjelas landasan hukum dan mekanisme pengawasan penyadapan.

Tags: BaintelkamDPRMetapos.idPenyadapanPolriProlegnasRUU
Previous Post

Kapolri Pesan Brimob untuk Selalu Jaga Etika dan Kepercayaan Rakyat

Related Posts

Kapolri Pesan Brimob untuk Selalu Jaga Etika dan Kepercayaan Rakyat
Nasional

Kapolri Pesan Brimob untuk Selalu Jaga Etika dan Kepercayaan Rakyat

16 November 2026
ASEAN Tetap Batasi Kehadiran Pemimpin Myanmar dalam KTT Tingkat Tinggi
Nasional

Tinggal Melebihi Izin 54 Hari, Dua Warga Malaysia Dideportasi

16 November 2026
Kiper Como Robert Sanchez Lolos dari Kecelakaan di Jerman
Nasional

Sejarah Pengunduran Diri Presiden dan Wapres Indonesia

12 November 2026
Kiper Como Robert Sanchez Lolos dari Kecelakaan di Jerman
Nasional

Dua Daratan Baru Muncul, Diduga Titik Erupsi Anak Krakatau

12 November 2026
Ali Sadikin, Sosok di Balik Perubahan Besar Jakarta yang Kini Jadi Pahlawan
Nasional

Ali Sadikin, Sosok di Balik Perubahan Besar Jakarta yang Kini Jadi Pahlawan

10 November 2026
Mengapa 10 November Diperingati sebagai Hari Pahlawan?
Nasional

MUI Haramkan Vape, Ini Alasan dan Dasarnya

10 November 2026
  • Kontak Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

© 2026 Metapos - Media Informasi Terkini

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • News
  • Ekbis
  • Hukum & Kriminal
  • Sport
  • Internasional
  • Lifestyle & Health
  • Tek & Oto
  • Mozaik
  • Galeri

© 2026 Metapos - Media Informasi Terkini