Metapos.id, Jakarta — DPR dan pemerintah menyetujui RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke rapat paripurna terdekat. Tahapan tersebut merupakan pembicaraan tingkat dua yang akan menentukan keputusan akhir sebelum rancangan aturan itu disahkan menjadi undang-undang.
Persetujuan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Dalam rapat itu, Dasco meminta persetujuan anggota dewan untuk melanjutkan pembahasan RUU ke tahap pengambilan keputusan.
“Setuju,” seru anggota DPR.
Usai memperoleh persetujuan, Dasco meminta perwakilan fraksi-fraksi DPR dan pemerintah membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU. Langkah tersebut dilakukan untuk mempertegas kesepakatan terhadap hasil pembahasan.
Adapun perwakilan pemerintah yang diminta menandatangani naskah tersebut meliputi Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan terdapat 10 pokok pengaturan dalam RUU Perampasan Aset. Materinya mencakup landasan hukum, cakupan tindak pidana, tata cara perampasan aset, hingga perlindungan hak asasi manusia.
Berikut 10 poin utama yang diatur dalam RUU Perampasan Aset:
1. Judul, Prinsip, dan Asas Hukum
RUU ini memuat landasan serta prinsip hukum yang menjadi pedoman dalam proses perampasan aset. Pengaturannya diarahkan untuk memastikan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana
Ketentuan ini menjelaskan jenis, nilai, dan kriteria tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset. Cakupannya termasuk penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi, seperti investasi bodong serta perdagangan saham ilegal yang merugikan banyak orang.
3. Penegasan Ancaman Pidana
Penerapan perampasan aset tidak menggugurkan hukuman pidana bagi pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ancaman pidana mati juga tetap diberlakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Pembagian Kewenangan dalam Proses Perampasan
RUU ini mengatur pembagian tugas dan kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Tahapannya dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, penetapan putusan, hingga pelaksanaannya.
5. Perlindungan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik
Pihak ketiga yang memiliki iktikad baik tetap memperoleh perlindungan hukum dalam proses perampasan aset. RUU ini juga mengatur beban pembuktian serta pemberian kesempatan yang memadai bagi pihak tersebut.
6. Pengembalian Aset kepada Korban
Pengaturan ini bertujuan mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban langsung dari tindak pidana. Selain itu, aset yang diperoleh juga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.
7. Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana
RUU ini mengatur tugas dan kewenangan badan yang bertanggung jawab mengelola aset terkait tindak pidana. Pengelolaannya meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset secara profesional dan akuntabel.
8. Pengawasan Independen
Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset akan berada dalam pengawasan badan independen. Mekanisme ini disiapkan untuk memastikan pengelolaan aset berjalan sesuai aturan.
9. Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan
RUU tersebut turut mengatur langkah pencegahan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya menjaga proses penegakan hukum tetap sesuai koridor aturan.
10. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi
Penggunaan teknologi dan sistem informasi menjadi bagian dari pengaturan pengelolaan aset. Sistem tersebut diharapkan dapat mendukung keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan perampasan aset.
Dengan disepakatinya kelanjutan pembahasan tersebut, RUU Perampasan Aset akan dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat. Agenda berikutnya adalah pengambilan keputusan tingkat dua sebagai tahapan menuju pengesahan menjadi undang-undang.






