Wednesday, November 18, 2026
Metapos
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • News
  • Ekbis
  • Hukum & Kriminal
  • Sport
  • Internasional
  • Lifestyle & Health
  • Tek & Oto
  • Mozaik
  • Galeri
  • Home
  • Nasional
  • News
  • Ekbis
  • Hukum & Kriminal
  • Sport
  • Internasional
  • Lifestyle & Health
  • Tek & Oto
  • Mozaik
  • Galeri
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • News
  • Ekbis
  • Hukum & Kriminal
  • Sport
  • Internasional
  • Lifestyle & Health
  • Tek & Oto
  • Mozaik
  • Galeri

DPR-Pemerintah Setujui RUU Perampasan Aset Lanjut ke Tahap Kedua

Taufik Hidayat by Taufik Hidayat
18 November 2026
in Nasional
DPR-Pemerintah Setujui RUU Perampasan Aset Lanjut ke Tahap Kedua

Metapos.id, Jakarta — DPR dan pemerintah menyetujui RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke rapat paripurna terdekat. Tahapan tersebut merupakan pembicaraan tingkat dua yang akan menentukan keputusan akhir sebelum rancangan aturan itu disahkan menjadi undang-undang.

Persetujuan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Dalam rapat itu, Dasco meminta persetujuan anggota dewan untuk melanjutkan pembahasan RUU ke tahap pengambilan keputusan.

BACA JUGA

KTT APEC di Shenzhen, Prabowo Dijadwalkan Hadir Langsung

Hak Pensiun Presiden dan Wakil Presiden Dipersoalkan di MK

“Setuju,” seru anggota DPR.

Usai memperoleh persetujuan, Dasco meminta perwakilan fraksi-fraksi DPR dan pemerintah membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU. Langkah tersebut dilakukan untuk mempertegas kesepakatan terhadap hasil pembahasan.

Adapun perwakilan pemerintah yang diminta menandatangani naskah tersebut meliputi Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB.

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan terdapat 10 pokok pengaturan dalam RUU Perampasan Aset. Materinya mencakup landasan hukum, cakupan tindak pidana, tata cara perampasan aset, hingga perlindungan hak asasi manusia.

Berikut 10 poin utama yang diatur dalam RUU Perampasan Aset:

1. Judul, Prinsip, dan Asas Hukum

RUU ini memuat landasan serta prinsip hukum yang menjadi pedoman dalam proses perampasan aset. Pengaturannya diarahkan untuk memastikan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana

Ketentuan ini menjelaskan jenis, nilai, dan kriteria tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset. Cakupannya termasuk penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi, seperti investasi bodong serta perdagangan saham ilegal yang merugikan banyak orang.

3. Penegasan Ancaman Pidana

Penerapan perampasan aset tidak menggugurkan hukuman pidana bagi pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ancaman pidana mati juga tetap diberlakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Pembagian Kewenangan dalam Proses Perampasan

RUU ini mengatur pembagian tugas dan kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Tahapannya dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, penetapan putusan, hingga pelaksanaannya.

5. Perlindungan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik

Pihak ketiga yang memiliki iktikad baik tetap memperoleh perlindungan hukum dalam proses perampasan aset. RUU ini juga mengatur beban pembuktian serta pemberian kesempatan yang memadai bagi pihak tersebut.

6. Pengembalian Aset kepada Korban

Pengaturan ini bertujuan mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban langsung dari tindak pidana. Selain itu, aset yang diperoleh juga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

7. Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana

RUU ini mengatur tugas dan kewenangan badan yang bertanggung jawab mengelola aset terkait tindak pidana. Pengelolaannya meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset secara profesional dan akuntabel.

8. Pengawasan Independen

Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset akan berada dalam pengawasan badan independen. Mekanisme ini disiapkan untuk memastikan pengelolaan aset berjalan sesuai aturan.

9. Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan

RUU tersebut turut mengatur langkah pencegahan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya menjaga proses penegakan hukum tetap sesuai koridor aturan.

10. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi

Penggunaan teknologi dan sistem informasi menjadi bagian dari pengaturan pengelolaan aset. Sistem tersebut diharapkan dapat mendukung keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan perampasan aset.

Dengan disepakatinya kelanjutan pembahasan tersebut, RUU Perampasan Aset akan dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat. Agenda berikutnya adalah pengambilan keputusan tingkat dua sebagai tahapan menuju pengesahan menjadi undang-undang.

Tags: DPRKorupsiMetapos.idParipurnaPerampasan AsetRUU Aset
Previous Post

Jerman Hancurkan Belanda 5-0, Xavi Sampaikan Permintaan Maaf

Related Posts

KTT APEC di Shenzhen, Prabowo Dijadwalkan Hadir Langsung
Nasional

KTT APEC di Shenzhen, Prabowo Dijadwalkan Hadir Langsung

18 November 2026
Hak Pensiun Presiden dan Wakil Presiden Dipersoalkan di MK
Nasional

Hak Pensiun Presiden dan Wakil Presiden Dipersoalkan di MK

17 November 2026
Guardian Run 2026 Catat Rekor 10.000 Peserta
Nasional

Jaksa Banding Vonis Hery Susanto Rp3,87 Miliar

17 November 2026
Komisi III DPR dan Polri Bahas Aturan Baru Penyadapan
Nasional

Komisi III DPR dan Polri Bahas Aturan Baru Penyadapan

16 November 2026
Kapolri Pesan Brimob untuk Selalu Jaga Etika dan Kepercayaan Rakyat
Nasional

Kapolri Pesan Brimob untuk Selalu Jaga Etika dan Kepercayaan Rakyat

16 November 2026
ASEAN Tetap Batasi Kehadiran Pemimpin Myanmar dalam KTT Tingkat Tinggi
Nasional

Tinggal Melebihi Izin 54 Hari, Dua Warga Malaysia Dideportasi

16 November 2026
  • Kontak Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

© 2026 Metapos - Media Informasi Terkini

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • News
  • Ekbis
  • Hukum & Kriminal
  • Sport
  • Internasional
  • Lifestyle & Health
  • Tek & Oto
  • Mozaik
  • Galeri

© 2026 Metapos - Media Informasi Terkini