Metapos.id, Jakarta – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengeluarkan regulasi baru terkait Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Aturan tersebut diterbitkan menjelang rencana sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Aturan tersebut merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan peraturan tersebut. Ia menyampaikan bahwa rencana sidang etik Listyo Sigit turut menjadi salah satu pertimbangan dalam perubahan ketentuan.
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 ditetapkan pada 16 November 2026. Secara keseluruhan, terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan aturan di dalamnya.
Salah satu perubahan menyangkut susunan anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Sebelumnya, anggota majelis diwajibkan memiliki pangkat setara atau lebih tinggi dari personel yang menjalani pemeriksaan etik.
Namun, ketentuan terbaru memperluas komposisi tersebut. Anggota majelis kini dapat berasal dari personel dengan pangkat satu tingkat lebih tinggi, setara, hingga maksimal dua tingkat di bawah terduga pelanggar.
Perubahan juga dilakukan terhadap hak pengajuan banding. Jika aturan sebelumnya memberikan hak tersebut kepada pelanggar, pasangan, anak, dan orang tua, kini hanya anggota yang menjalani sidang etik yang dapat mengajukan banding.
Selain itu, mekanisme persidangan turut mengalami penyesuaian. Terduga pelanggar diperbolehkan mengikuti sidang secara langsung maupun melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.
Ketentuan mengenai penempatan khusus atau patsus juga berubah. Masa penempatan yang sebelumnya paling lama 30 hari kerja kini dibatasi maksimal 20 hari kalender.
Sementara itu, penghitungan waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan kini menggunakan hari kalender, bukan lagi hari kerja. Dengan demikian, Sabtu dan Minggu turut masuk dalam perhitungan.
Peraturan baru tersebut juga mengatur perubahan persyaratan pengunduran diri bagi anggota Polri yang terancam mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Penerbitan regulasi ini berlangsung di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Dalam perkara tersebut, empat perwira tinggi disebut telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Dua di antaranya, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso, telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi PTDH. Adapun sidang etik terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.






