Metapos.id, Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja sektor swasta pada 2026 masih dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Ketentuan ini berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima THR secara penuh tanpa pemotongan pajak. Sementara itu, pekerja swasta tetap dikenai PPh Pasal 21 atas THR yang mereka terima.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan kebijakan tersebut masih merujuk pada regulasi perpajakan yang saat ini berlaku. Ia juga menanggapi aspirasi sejumlah kelompok buruh yang meminta agar THR dibebaskan dari pajak.
Menurutnya, usulan tersebut belum diputuskan karena masih dalam proses pembahasan di tingkat pemerintah.
“Usulan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut,” ujar Yassierli setelah menghadiri konferensi pers di Jakarta.
Dalam aturan perpajakan, THR dikategorikan sebagai bagian dari penghasilan pegawai yang menjadi objek pajak. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, pemotongan pajak atas THR dilakukan menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER).
Skema TER dibagi menjadi tiga kategori yang didasarkan pada status perkawinan serta jumlah tanggungan, yang berkaitan dengan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Kategori TER A meliputi TK/0, TK/1, dan K/0.
Kategori TER B mencakup TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.
Sedangkan TER C berlaku bagi wajib pajak dengan status K/3.
Dalam skema tersebut, tarif pajak yang dikenakan berkisar antara 0 persen hingga 34 persen, tergantung pada besaran penghasilan bulanan pekerja.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyalurkan THR kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri. Ia juga menegaskan pembayaran THR tidak boleh dilakukan secara bertahap atau dicicil.
Pekerja yang telah memiliki masa kerja minimal satu tahun berhak menerima THR sebesar satu bulan upah. Adapun pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun akan memperoleh THR secara proporsional sesuai masa kerja mereka.
Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat terdapat sekitar 26,5 juta pekerja penerima upah di Indonesia. Dengan jumlah tersebut, total THR yang diperkirakan akan dibayarkan sektor swasta pada 2026 mencapai sekitar Rp124 triliun.
