Metapos.id, Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil harus segera dijalankan tanpa alasan penundaan apa pun.
Putusan tersebut tercantum dalam perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang menguji Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, menegaskan bahwa putusan MK bersifat langsung berlaku. Menurutnya, selama tidak ada ketentuan mengenai masa berlaku, maka putusan tersebut wajib dilaksanakan seketika.
“Tidak ada alasan bagi institusi kepolisian, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk menunda penerapannya, misalnya dengan menunggu revisi UU Polri,” ujar Ray kepada wartawan, Sabtu, 15 November 2025.
Kapolri sebelumnya telah membentuk Tim Percepatan Reformasi Polri. Ray menilai putusan MK ini harus menjadi salah satu agenda prioritas tim tersebut.
Lebih jauh, Ray menyebut putusan MK ini seharusnya menjadi dorongan bagi pemerintah untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap praktik rangkap jabatan di berbagai lembaga negara. Ia mengingatkan bahwa MK juga pernah melarang rangkap jabatan menteri maupun wakil menteri dengan jabatan lain di lembaga negara.
“Putusan itu sudah seharusnya dilaksanakan presiden,” ujar Aktivis 1998 tersebut.
Ray juga menyoroti masih banyaknya jabatan sipil yang ditempati oleh prajurit TNI aktif, padahal UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 47, dengan jelas mengatur bahwa prajurit TNI yang menduduki jabatan di kementerian atau lembaga lain harus pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif.
“Perlu ada penataan ulang terhadap jabatan-jabatan sipil yang diduduki TNI. Semangat putusan MK adalah memperkuat profesionalisme aparatur negara,” tegas alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Ia menekankan bahwa presiden perlu mengambil langkah tegas agar seluruh aparatur negara, baik Polri maupun TNI, bekerja sesuai fungsi dan profesionalismenya masing-masing tanpa tumpang tindih jabatan.
“Ke arah itu seharusnya presiden melangkah,” tutupnya.
