Metapos.id, Jakarta – Sebanyak 120 legislator DPR RI mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menyangkut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dokumen usulan tersebut diserahkan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026).
Pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa, mengungkapkan bahwa pengajuan tersebut mendapat tanda tangan dari anggota delapan fraksi di parlemen.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan Mustofa.
Berdasarkan data yang disampaikan, Fraksi PDI-P menyumbang 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, Nasdem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN 1 anggota, serta Demokrat 18 anggota.
Saan menyebut pimpinan DPR telah menerima dokumen pengajuan tersebut. Prosesnya mengacu pada ketentuan Pasal 2011 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI.
Menurutnya, usulan HMP tersebut berkaitan dengan persoalan pemenuhan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” tandasnya.
