Metapos.id, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan ketetapan hukum haram terhadap berbagai kegiatan yang berhubungan dengan rokok elektrik atau vape. Larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi pemakainya, tetapi juga mencakup penyalahgunaan, proses produksi, hingga aktivitas jual beli.
Ketetapan ini tercantum dalam Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa KH Aminuddin Yaqub.
Pengesahan dokumen tersebut turut diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” tulis isi surat tersebut.
Dalam penjelasan fatwanya, MUI menguraikan sejumlah alasan yang mendasari penetapan hukum tersebut. Penggunaan vape dinilai dapat membawa konsekuensi negatif terhadap kesehatan maupun kehidupan sosial masyarakat.
Rokok elektrik sendiri merupakan perangkat elektronik yang menggunakan tenaga baterai untuk memanaskan cairan tertentu hingga menghasilkan aerosol atau uap yang kemudian dihirup oleh penggunanya. Cairan tersebut umumnya mengandung nikotin, gliserin, serta berbagai bahan perasa.
MUI turut memberikan perhatian terhadap kandungan nikotin dalam rokok elektrik. Zat tersebut diketahui memiliki sifat adiktif sehingga dapat menyebabkan ketergantungan dan berpotensi memberikan dampak buruk terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh.
Ruang lingkup fatwa juga mencakup penggunaan vape sebagai media untuk mengonsumsi zat terlarang. Selain itu, MUI menetapkan bahwa kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik termasuk dalam aktivitas yang hukumnya haram.
Tidak berhenti pada penetapan fatwa, MUI juga menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kedua lembaga tersebut diminta segera menyiapkan regulasi berupa undang-undang yang mengatur pelarangan vape, termasuk ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar.
Pemerintah juga didorong untuk memperketat pengawasan dan pengendalian distribusi rokok elektrik. Langkah tersebut diharapkan dapat membatasi peredarannya sekaligus mengurangi risiko paparan vape terhadap masyarakat.
