Metapos.id, Jakarta – Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari keanggotaan Polri. Putusan tersebut merupakan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang memeriksa dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengumumkan keputusan tersebut di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (11/11/2026).
“Yang kedua sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Isir.
Majelis sidang menyatakan Ahrie terbukti melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Selain itu, terdapat sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang juga dinyatakan dilanggar.
Pelanggaran tersebut meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g mengenai kewajiban dalam etika kelembagaan. Kemudian, Pasal 8 huruf c angka 1 terkait etika kepribadian serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b mengenai larangan dalam etika kelembagaan.
Dalam pertimbangannya, majelis KKEP turut mengategorikan tindakan Ahrie sebagai perbuatan tercela. Meski menerima putusan tersebut, Ahrie memilih menggunakan haknya untuk mengajukan banding.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan telah menyatakan banding,” ujar Isir.
Sebelum keputusan etik dijatuhkan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo.
Mereka terdiri dari mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Perkara tersebut diduga memiliki cakupan sasaran yang lebih luas. Selain Presiden Prabowo, sejumlah pejabat pemerintahan, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha disebut turut menjadi target penyadapan.
Dalam penanganan kasus ini, Slamet Uliandi dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP mengenai akses ilegal. Penyidik juga menerapkan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Adapun tiga tersangka lainnya dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mereka juga dikenakan Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
