Metapos.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menguji keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan membawa perubahan berarti. Pasalnya, perkara terkait polemik ijazah tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Yusril, Gibran tidak lagi memiliki ruang untuk menempuh jalur hukum melalui PTUN karena objek yang dipersoalkan sebelumnya telah menjadi bagian dari perkara yang diputus MA. Dengan demikian, persoalan penyetaraan ijazah tersebut dinilai sudah memiliki kepastian hukum.
“Tidak ada gunanya (membuktikan di PTUN). Karena putusan Mahkamah Agung, kan, sudah final. Karena materinya, materi yang sama,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Yusril turut menjelaskan bahwa Gibran tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA tersebut. Kewenangan itu, menurutnya, berada pada Direktorat Jenderal Kemendikdasmen yang berkedudukan sebagai tergugat dalam perkara penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah.
Meski demikian, Yusril melihat kecil kemungkinan Kemendikdasmen mengambil langkah PK. Kementerian tersebut justru diperkirakan akan melaksanakan amar putusan MA yang menginstruksikan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran.
Sebelumnya, Gibran menyatakan tetap ingin menempuh upaya pembuktian ijazah melalui PTUN. Ia mengungkapkan bahwa rencana tersebut merupakan salah satu masukan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” ungkap Gibran.
Selain mendorong pembuktian melalui PTUN, Gibran mengatakan Prabowo juga menyarankan dirinya berkomunikasi dengan Kemendikdasmen terkait kemungkinan pengajuan PK ke MA. Namun, Yusril berpandangan bahwa penjelasan atau pembuktian di luar persidangan tidak dapat menggantikan proses hukum yang telah menghasilkan putusan final.
