Metapos.id, Jakarta – Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyampaikan keinginannya untuk melepas jabatan kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan saat keduanya menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam. Salah satu hal yang dibicarakan adalah perkembangan persoalan dokumen pendidikan Gibran menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo.
Prasetyo menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan sejumlah pertimbangan kepada Gibran. Ia sekaligus membantah informasi yang menyebut Presiden menolak permintaan pengunduran diri tersebut.
“Kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” katanya.
Prasetyo menambahkan, Gibran juga meminta waktu untuk membuktikan validitas dokumen pendidikannya melalui mekanisme hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dinamika Usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR
Pernyataan mengenai niat mundur Gibran muncul bersamaan dengan dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Sedikitnya 50 anggota dari enam fraksi dikabarkan telah membubuhkan tanda tangan pada usulan tersebut.
Langkah itu berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang turut menjadi perhatian setelah adanya putusan MA dan MK. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang dipakai Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan tidak sah.
Suasana rapat paripurna DPR juga diwarnai aksi anggota Komisi XIII dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo. Ia mengangkat poster bertuliskan ‘Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan’ di hadapan awak media.
Yanuar menjelaskan, tindakan tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Menurutnya, agenda rapat paripurna tidak menyediakan kesempatan bagi anggota untuk menyampaikan interupsi.
“Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik,” kata Yanuar.
Selain itu, Yanuar mengungkapkan dirinya termasuk salah satu anggota Fraksi PKS yang mendukung pengajuan HMP. Ia menyebut telah menjadi penandatangan ke-12 dari fraksinya.
Berdasarkan UU MD3, DPR memiliki hak menyatakan pendapat terhadap sejumlah persoalan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden. Ketentuan tersebut juga mencakup dugaan bahwa pejabat terkait tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.
Sebelumnya, Gibran telah memberikan tanggapan mengenai persoalan dokumen pendidikannya. Ia menyebut riwayat pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura sebagai alasan dirinya yakin telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10).
