Metapos.id, Jakarta — Tim kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyatakan keberatan atas larangan perekaman sidang dari meja terdakwa. Atas keputusan tersebut, penasihat hukum Nadiem bahkan mengancam akan melaporkan majelis hakim.
Peristiwa itu terjadi dalam sidang perkara Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/1/2026). Salah satu penasihat hukum, Ari Yusuf, memprotes keputusan majelis hakim yang dipimpin Purwanto S. Abdullah yang melarang perekaman video menggunakan ponsel yang diletakkan di meja tim pengacara.
Keberatan tersebut muncul setelah Jaksa Penuntut Umum mempertanyakan keberadaan ponsel di hadapan penasihat hukum. Ketua majelis hakim kemudian mengingatkan bahwa pada sidang sebelumnya telah disampaikan larangan merekam jalannya persidangan dari meja terdakwa.
Purwanto menegaskan, apabila perekaman tetap dilakukan, perangkat harus ditempatkan di bagian belakang ruang sidang. Menurutnya, persidangan harus difokuskan pada pemeriksaan saksi dan proses pembuktian sehingga perekaman audio visual dari meja terdakwa tidak diperkenankan.
Meski demikian, majelis hakim masih mengizinkan perekaman suara. Sementara perekaman video tetap diperbolehkan sepanjang dilakukan dari barisan pengunjung sidang, bukan dari area terdakwa maupun penasihat hukum.
Ari Yusuf menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia menegaskan bahwa rekaman video dibutuhkan sebagai dokumentasi untuk kepentingan pembelaan, termasuk pada proses hukum lanjutan seperti banding. Ari juga menekankan bahwa perekaman itu tidak dimaksudkan untuk disiarkan secara langsung.
Namun, majelis hakim tetap pada keputusannya dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan. Aturan tersebut, menurut hakim, mengatur tata cara dan posisi pengambilan gambar selama persidangan berlangsung.
Menanggapi keputusan tersebut, Ari Yusuf menyatakan akan mencatat keberatan dalam berita acara persidangan dan berencana melaporkan majelis hakim karena dinilai melanggar hak penasihat hukum. Hakim Purwanto pun mempersilakan langkah tersebut sebagai bagian dari hak hukum pihak pengacara.
Setelah ponsel dan tripod dipindahkan ke bagian belakang ruang sidang, persidangan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi.
