Saturday, November 21, 2026
Metapos
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • News
  • Ekbis
  • Hukum & Kriminal
  • Sport
  • Internasional
  • Lifestyle & Health
  • Tek & Oto
  • Mozaik
  • Galeri
  • Home
  • Nasional
  • News
  • Ekbis
  • Hukum & Kriminal
  • Sport
  • Internasional
  • Lifestyle & Health
  • Tek & Oto
  • Mozaik
  • Galeri
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • News
  • Ekbis
  • Hukum & Kriminal
  • Sport
  • Internasional
  • Lifestyle & Health
  • Tek & Oto
  • Mozaik
  • Galeri

Minta Polri di Bawah Kementerian, Tiga WNI Ajukan Uji UU ke MK

Taufik Hidayat by Taufik Hidayat
6 October 2026
in Nasional
Minta Polri di Bawah Kementerian, Tiga WNI Ajukan Uji UU ke MK

Metapos.id, Jakarta — Tiga warga negara Indonesia (WNI), Daru Ramanda Arifanno, Muhamad Aang, dan Ilham Khatami, mengajukan uji materi terhadap ketentuan yang mengatur kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Permohonan tersebut terdaftar di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 355/PUU-XXIV/2026. Dalam perkara itu, mereka mempersoalkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri.

BACA JUGA

Pemerintah Paparkan Tujuh Substansi Utama RUU Perampasan Aset

Kapolri Resmi Terbitkan Regulasi Baru Jelang Sidang Etik Eks Pimpinan Polri

Menurut para pemohon, keberadaan Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden perlu ditinjau kembali. Mereka menilai struktur tersebut dapat menimbulkan risiko terhadap perlindungan hak asasi manusia jika tidak diikuti pembagian fungsi kelembagaan yang jelas.

Pandangan tersebut disampaikan Ilham dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di MK, Senin (5/10/2026).

“Ketika fungsionaris keamanan diposisikan secara monolitik di bawah eksekutif, institusi tersebut rentan disalahgunakan untuk menekan suara kritis masyarakat sipil atau mengamankan kepentingan politik kelompok tertentu, terutama menjelang momentum pemilihan umum,” ujar Ilham dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, dikutip dari siaran Youtube MKRI, Senin (6/10/2026).

Para pemohon juga menyoroti fungsi reserse yang dinilai berkaitan langsung dengan proses peradilan. Menurut mereka, fungsi tersebut membutuhkan posisi yang independen agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif dan tidak memihak.

Mereka menilai struktur Polri yang berada langsung di bawah Presiden berpotensi memengaruhi posisi kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pandangan mereka, kondisi tersebut dapat membuka peluang bergesernya fungsi kepolisian menjadi instrumen kekuasaan.

Pasal 8 ayat (2) UU Polri menyebutkan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dalam permohonannya, ketiga WNI tersebut mengusulkan adanya pembagian kewenangan berdasarkan fungsi kepolisian. Mereka menginginkan urusan pemeliharaan ketertiban masyarakat berada dalam koordinasi kementerian yang menangani urusan dalam negeri.

Adapun fungsi reserse diusulkan berada dalam koordinasi kementerian yang membidangi urusan hukum, bersama dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penuntutan.

Melalui permohonan tersebut, mereka meminta MK menyatakan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Polri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa kedudukan, pengorganisasian, serta pembagian fungsi Polri dikoordinasikan dengan kementerian sektoral berdasarkan rumpun tugasnya.

Selain itu, para pemohon meminta agar pembentuk undang-undang melakukan penataan kembali terhadap sistem dan tata kelola kelembagaan Polri.

Mereka memberikan batas waktu paling lama dua tahun sejak putusan MK dibacakan untuk melakukan harmonisasi serta revisi teknis terhadap tata kelola kelembagaan tersebut.

Tags: KapolriKementerianMahkamah KonstitusiMetapos.idPolriReformasi kepolisianuji materiUU Polri
Previous Post

Prabowo Rayakan Kemenangan Timnas Indonesia: Gembira dan Bangga!

Next Post

Rutan Depok Digeledah Polisi Setelah Napi Viral Pesta Narkoba

Related Posts

Pemerintah Paparkan Tujuh Substansi Utama RUU Perampasan Aset
Nasional

Pemerintah Paparkan Tujuh Substansi Utama RUU Perampasan Aset

19 November 2026
Kapolri Resmi Terbitkan Regulasi Baru Jelang Sidang Etik Eks Pimpinan Polri
Nasional

Kapolri Resmi Terbitkan Regulasi Baru Jelang Sidang Etik Eks Pimpinan Polri

19 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Prabowo Berpotensi Mengarah pada Dugaan Makar
Nasional

Yusril Sebut Kasus Penyadapan Prabowo Berpotensi Mengarah pada Dugaan Makar

19 November 2026
Gus Yaqut Siap Jelaskan Kebijakan Kuota Haji
Nasional

Gus Yaqut Siap Jelaskan Kebijakan Kuota Haji

18 November 2026
DPR-Pemerintah Setujui RUU Perampasan Aset Lanjut ke Tahap Kedua
Nasional

DPR-Pemerintah Setujui RUU Perampasan Aset Lanjut ke Tahap Kedua

18 November 2026
KTT APEC di Shenzhen, Prabowo Dijadwalkan Hadir Langsung
Nasional

KTT APEC di Shenzhen, Prabowo Dijadwalkan Hadir Langsung

18 November 2026
Next Post
Rutan Depok Digeledah Polisi Setelah Napi Viral Pesta Narkoba

Rutan Depok Digeledah Polisi Setelah Napi Viral Pesta Narkoba

  • Kontak Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

© 2026 Metapos - Media Informasi Terkini

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • News
  • Ekbis
  • Hukum & Kriminal
  • Sport
  • Internasional
  • Lifestyle & Health
  • Tek & Oto
  • Mozaik
  • Galeri

© 2026 Metapos - Media Informasi Terkini