Metapos.id, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dampak yang lebih luas dari sekadar memenuhi kebutuhan gizi anak. Jika dikelola secara terbuka, tepat sasaran, dan memanfaatkan potensi daerah, program tersebut dinilai dapat menciptakan pasar bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, hingga usaha di lingkungan pesantren.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPW Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) Jawa Timur Burhanudin dan Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Dr. Sri Untari Bisowarno. Keduanya melihat kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola dan dampak ekonomi MBG di daerah.
Burhanudin mengatakan pelaksanaan MBG telah membuka ruang ekonomi baru bagi komunitas pesantren. Sejumlah pesantren terlibat dalam penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara alumni dan pelaku usaha santri dapat masuk ke jaringan pasok bahan pangan.
“Dampak positifnya banyak sekali. Komunitas pesantren yang mendirikan SPPG cukup banyak. Alumni juga bisa menjadi bagian dari jaringan pasok pengadaan barang. Sebagai penggerak ekonomi di masyarakat, manfaatnya luar biasa,” ujar Burhanudin kata Narasumber dalam siaran pers nya, Kamis (24/09/2026).
Menurutnya, potensi tersebut dapat diperbesar karena Jawa Timur memiliki basis pertanian, peternakan, perikanan, serta jaringan pesantren yang kuat. Minat pengusaha santri untuk terlibat juga dinilai tinggi.
Kepastian permintaan dari dapur MBG juga dapat membantu produsen pangan merencanakan produksi. Kebutuhan setiap SPPG dapat diterjemahkan menjadi jadwal tanam, panen, dan distribusi yang lebih terukur.
“Kalau rantai pasoknya dibangun sampai ke SPPG, petani akan lebih tenang karena ada pasar yang jelas. Kebutuhan dapur dapat dihitung, jalur pasoknya ditata, dan produksi petani bisa disesuaikan,” kata Burhanudin.
Ia mendorong akses yang transparan dan birokrasi yang lebih sederhana bagi pelaku usaha lokal. Dengan begitu, kesempatan dalam rantai pasok MBG tidak hanya terbuka bagi pelaku usaha besar, tetapi juga koperasi desa, UMKM, dan pengusaha santri yang memenuhi standar.
Sri Untari mengatakan keberhasilan MBG perlu dilihat dari kualitas gizi penerima manfaat dan perputaran ekonomi di daerah. Menurutnya, program juga perlu melibatkan koperasi konsumen, pasar tradisional, kantin sekolah, dan pelaku usaha setempat.
Kebutuhan telur, sayur, beras, minyak, gula, serta bahan pangan lainnya dapat dipasok dari peternak, petani, koperasi, dan pedagang lokal. Skema tersebut dinilai dapat membuat belanja pangan berputar di sekitar wilayah penerima manfaat.
“Ekonominya bisa berputar di desa dan di wilayah itu. Peternak ayam bergerak, petani sayur bergerak, pasar tradisional hidup, dan tenaga yang memasak juga memperoleh manfaat,” ujar Sri Untari.
Ia juga menekankan pentingnya pemetaan penerima manfaat dan pengawasan mutu makanan. Koordinasi BGN dengan pemerintah daerah, dinas sosial, dinas pendidikan, dan sekolah diperlukan untuk memastikan program menjangkau kelompok yang membutuhkan, termasuk anak dari keluarga miskin, ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas.
Di sisi lain, standar gizi dan kualitas bahan pangan tetap perlu dijaga secara konsisten. Evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dinilai menjadi bagian dari proses pembenahan program yang masih berkembang.
Burhanudin menilai program berskala besar dan relatif baru membutuhkan pembenahan secara bertahap. Karena itu, persoalan yang ditemukan perlu dipetakan dan diperbaiki melalui prosedur yang jelas.
Di bawah kepemimpinan baru BGN, penguatan pengawasan, keterbukaan akses, dan komitmen antikorupsi dinilai menjadi bagian penting dalam pengelolaan MBG. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, koperasi, sekolah, pesantren, serta dunia usaha juga dibutuhkan untuk memperkuat rantai pasok.
Dengan tata kelola yang semakin baik, MBG berpotensi menjadi bagian dari ekosistem pangan lokal. Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, tetapi juga dapat membuka pasar, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.
