Metapos.id, Jakarta – Penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi ketentuan menjadi langkah korektif Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BGN sebelumnya menutup sementara 1.999 SPPG setelah proses penyisiran dan verifikasi menemukan dapur-dapur tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) kepada dinas kesehatan setempat.
Penutupan dilakukan untuk memberikan ruang bagi investigasi, audit, dan perbaikan sebelum dapur kembali melayani penerima manfaat. Namun, 1.999 SPPG tersebut tidak seluruhnya ditutup karena terbukti menyebabkan keracunan.
Dasar penutupan adalah belum dilakukannya pendaftaran SLHS yang menjadi salah satu persyaratan penting dalam menjamin kelayakan higiene dan sanitasi dapur MBG. Penghentian sementara juga menjadi bentuk penegakan standar sekaligus pencegahan risiko keamanan pangan.
Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dr. Iman Permana, M.Kes., Ph.D., mengatakan temuan tersebut tidak cukup dipandang sebagai persoalan pengawasan.
Menurut Iman, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap mekanisme perencanaan dan pembentukan SPPG sejak tahap awal. Kelayakan fasilitas, kesiapan pengelola, penerapan standar sanitasi, serta mekanisme pemantauan perlu menjadi persyaratan sebelum SPPG beroperasi.
Ia menilai penutupan diperlukan apabila dapur telah beroperasi tetapi belum memenuhi ketentuan. Namun, tindakan tersebut harus dilanjutkan dengan audit dan perbaikan berdasarkan temuan di lapangan.
“Setelah ditutup, SPPG harus diaudit kembali dan diperbaiki sesuai dengan hasil audit,” kata Iman kata Narasumber dalam siaran pers nya, Kamis (24/09/2026).
Setelah perbaikan dilakukan, pemerintah perlu memastikan rekomendasi hasil audit benar-benar diterapkan. Evaluasi dengan demikian tidak berhenti pada penghentian operasional atau pemenuhan dokumen administratif.
Penguatan investigasi juga didorong Ketua Unit Kerja Koordinasi Emergensi dan Terapi Intensif Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. dr. Yogi Prawira, Sp.A., Subsp. ETIA(K).
Yogi meminta setiap kejadian gangguan kesehatan ditelusuri hingga ditemukan akar masalahnya. Investigasi menyeluruh dinilai penting agar setiap kejadian menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki sistem.
“Yang saya harapkan bukan hanya kemarahan, tetapi bagaimana kita melakukan root cause analysis: apa yang salah dan apa yang bisa diperbaiki,” ujar Yogi.
Selain penindakan, BGN juga menyiapkan sistem pengawasan yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan setiap sekolah nantinya dapat memberikan penilaian terhadap SPPG yang melayani mereka.
“Perlu waktu mungkin satu sampai tiga minggu agar semua kepala sekolah dapat mengakses dan memberikan penilaian terhadap pelayanan MBG dari dapur yang melayani sekolah,” kata Sudaryono.
Penilaian tersebut dapat mencakup kebersihan makanan, kualitas dan variasi menu, ketepatan waktu pengiriman, serta catatan lain mengenai pelayanan SPPG. Sekolah juga dapat menyampaikan keluhan secara langsung sebagai bahan evaluasi BGN.
BGN turut mengembangkan aplikasi kurir MBG untuk memantau proses pengiriman dan serah terima makanan di sekolah. Sistem tersebut diharapkan memperkuat keterlacakan distribusi dan membantu mendeteksi keterlambatan maupun ketidaksesuaian pelayanan.
Pelibatan sekolah tetap ditempatkan sebagai kanal umpan balik, bukan pengalihan tanggung jawab keamanan pangan. Pengawasan teknis, audit kelayakan, investigasi, dan penindakan tetap menjadi tanggung jawab BGN bersama dinas kesehatan serta instansi berwenang.
Sekolah berperan menyampaikan pengalaman penerima manfaat dan memberikan peringatan awal apabila ditemukan masalah pada makanan atau pelayanan. Sementara SPPG tetap bertanggung jawab memastikan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi makanan berjalan sesuai standar.
Kombinasi penindakan terhadap SPPG yang tidak patuh, investigasi berbasis akar masalah, perbaikan hasil audit, serta sistem penilaian sekolah menjadi bagian dari pengawasan MBG yang lebih berlapis.
Pembenahan tersebut dilakukan agar perluasan program berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan. Dengan pengawasan dan tindak lanjut yang konsisten, setiap temuan dapat menjadi dasar perbaikan pelaksanaan MBG.
