Metapos.id, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa status sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak serta-merta membuat seseorang kehilangan hak menerima bantuan sosial (bansos).
Kepesertaan dalam program jaminan sosial tersebut bukan menjadi satu-satunya indikator dalam menentukan kelayakan penerima bantuan dari pemerintah.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto, menjelaskan bahwa penentuan penerima bansos tetap mengacu pada tingkat kesejahteraan yang tercatat dalam sistem data pemerintah. Selama masyarakat masih berada pada kelompok desil yang memenuhi kriteria, maka peluang untuk mendapatkan bantuan sosial tetap terbuka.
Ia menambahkan, penjelasan ini disampaikan untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait proses pemadanan data yang sedang dilakukan pemerintah.
Sinkronisasi tersebut dilakukan dengan mencocokkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran.
Kemensos juga telah menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2023 hingga 2026 terkait pertukaran serta pemanfaatan data. Saat ini, penyaluran berbagai program bantuan sosial mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN merupakan integrasi dari sejumlah basis data penanganan kemiskinan, di antaranya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data tersebut kemudian dipadankan dengan data kependudukan nasional.
Dalam sistem tersebut, masyarakat dikelompokkan ke dalam sepuluh tingkat kesejahteraan atau desil. Program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) diperuntukkan bagi keluarga yang berada pada desil 1 hingga desil 4.
Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan program perlindungan sosial bagi para pekerja, termasuk mereka yang berada di sektor informal dan rentan terhadap risiko kerja. Program ini tidak ditujukan untuk menggantikan maupun menghapus bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu.
