Metapos.id, Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan setelah muncul laporan mengenai dugaan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah penerima manfaat di beberapa wilayah.
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai pelaksanaan MBG perlu mendapat perhatian lebih serius. Menurutnya, tujuan program dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan penerapan standar keamanan pangan yang kuat.
“Ini sebetulnya investasi sumber daya manusia apa eksperimen?” ujar Hendri Satrio dalam perbincangan di kanal HendriSatrioOfficial dan 2045TV, Rabu (16/9/2026).
Hendri memandang persoalan yang muncul tidak otomatis berkaitan dengan konsep dasar MBG. Ia justru menyoroti mekanisme pelaksanaan program yang dinilainya masih membutuhkan pembenahan.
“Programnya bagus, tata kelolanya yang nggak bener,” katanya.
Menurut Hendri, besarnya sumber daya yang digunakan untuk menjalankan MBG harus diikuti sistem pengawasan yang mampu memastikan makanan yang didistribusikan memenuhi standar kelayakan dan keamanan.
Ia turut menyoroti pola pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk keterlibatan pihak yang mengeluarkan investasi besar untuk menjalankan fasilitas tersebut. Menurutnya, aspek pengawasan menjadi penting untuk mencegah persoalan dalam pelaksanaan program.
Selain itu, Hendri mempertanyakan rincian biaya makanan yang terdapat dalam setiap paket MBG. Ia menilai transparansi mengenai komponen biaya dibutuhkan agar penggunaan anggaran dapat diketahui dan diawasi masyarakat.
“Sebetulnya satu ompreng MBG itu makanannya seharga berapa sih? Tiga ribu, delapan ribu, tujuh ribu, sembilan ribu. Kita nggak pernah tahu,” ujar Hendri.
Hendri juga melihat persoalan dalam pelaksanaan MBG berpotensi berkembang menjadi perdebatan politik. Menurutnya, hal tersebut dapat terjadi apabila pemerintah tidak memberikan keputusan atau langkah pembenahan yang jelas ketika masalah terus muncul.
“MBG ini juga akan jadi politik kalau bila Pak Prabowo tidak segera memutuskan apakah ini go on atau di-stop. Ini akan jadi alat politik buat lawan politiknya,” katanya.
Ia menambahkan, berulangnya persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat meningkatkan perhatian dan tekanan dari masyarakat. Karena itu, evaluasi menurutnya perlu mencakup seluruh rantai pelaksanaan program.
Pembahasan kemudian melebar pada persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hendri menyebut kondisi ekonomi masyarakat, khususnya perubahan harga barang, sebagai salah satu faktor yang menjadi perhatian.
“Yang pertama memang harga barang-barang tuh naik. Yang dirasakan kelas bawah. Terus kemudian yang menarik itu menurut gue hal yang kedua, yang udah lama kita nggak dengar faktornya, KKN,” ujar Hendri.
Menurut Hendri, isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga kembali menjadi pembahasan di tengah masyarakat. Ia menilai berbagai isu tersebut dapat membentuk persepsi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Hendri menekankan pentingnya pembenahan pelaksanaan MBG agar tujuan program tetap tercapai. Pengawasan keamanan pangan, keterbukaan pengelolaan anggaran, dan tata kelola SPPG menjadi sejumlah aspek yang menurutnya perlu diperkuat.
Dengan cakupan penerima manfaat yang besar, ia menilai keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran. Pelaksanaan di lapangan juga perlu memastikan makanan yang diberikan aman dan sesuai standar.
