Metapos.id, Jakarta – Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, mengungkap temuan mengejutkan terkait operasional Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang disebut telah berjalan tanpa kehadiran otoritas negara sejak diresmikan pada 2019, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dalam pernyataannya melalui kanal Youtube Forum Keadilan TV pada Senin, 24 November 2025, Edna menjelaskan bahwa isu tersebut merupakan bagian dari persoalan “kebocoran” sektor pertambangan yang sudah dikritisi sejak Pilpres 2014.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto belakangan memerintahkan TNI menggelar latihan di kawasan rawan tambang ilegal, termasuk Morowali dan Bangka Belitung. Namun temuan di Morowali dinilai paling mencolok.
Menurut Edna, kawasan industri seluas 4.000 hektare itu memiliki bandara yang beroperasi tanpa keberadaan aparat negara, sehingga mobilitas orang maupun barang tidak terpantau.
“Infonya aparat keamanan saja tidak bisa masuk. Itu berarti akses keluar masuk sangat tertutup,” ujarnya.
Edna menuturkan bahwa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, saat meninjau latihan TNI di Morowali, membenarkan tidak adanya layanan bea cukai maupun imigrasi di bandara tersebut. Menhan menekankan bahwa “tidak boleh ada negara di dalam negara”.
Ia menambahkan, latihan TNI di daerah itu merupakan bagian dari latihan Komando Gabungan (Kogab) dengan skenario perebutan pangkalan udara. Namun yang lebih penting adalah sikap tegas Menhan soal kedaulatan dan pengawasan negara terhadap aktivitas pertambangan.
Edna mempertanyakan bagaimana bandara tersebut bisa beroperasi sejak 2019 tanpa pengawasan aparat negara. Ia mendorong publik mengawal langkah pemerintah setelah Menhan menyatakan akan melaporkan temuan itu kepada Presiden Prabowo.
Menurutnya, kehadiran petugas bea cukai, imigrasi, serta AirNav sangat diperlukan untuk menjamin keamanan, keselamatan penerbangan, dan regulasi udara.
Edna juga menyoroti perlunya penelusuran mengenai pihak yang pertama kali mengeluarkan izin pembangunan bandara tersebut, mengingat IMIP berdiri sejak 2010 dan mengalami perkembangan besar di era Jokowi.
