Metapos.id, Jakarta – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini berada dalam tekanan politik yang semakin besar setelah koalisi pemerintahannya mengusulkan pembubaran parlemen lebih awal.
Situasi tersebut dipicu ketidakpuasan partai-partai ultra-Ortodoks terhadap Netanyahu. Mereka menilai sang perdana menteri tidak menepati sejumlah komitmen politik yang sebelumnya telah dijanjikan.
Kondisi itu kemudian memperuncing hubungan antarpartai dalam pemerintahan Israel selama beberapa minggu terakhir.
Partai Likud yang dipimpin Netanyahu resmi mengajukan rancangan undang-undang pembubaran Knesset atau parlemen Israel. Bila aturan itu disahkan, pemerintah harus menggelar pemilu nasional dalam waktu sekitar tiga bulan.
Sejumlah media Israel melaporkan proses pemungutan suara kemungkinan berlangsung pada 20 Mei 2026. Dengan begitu, pemilu dini diperkirakan dapat digelar pada Agustus 2026.
Perdebatan utama dalam koalisi berkaitan dengan kebijakan wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks Yahudi. Mereka meminta pemerintah memberikan pengecualian permanen kepada pelajar seminari agama.
Di sisi lain, para lawan politik Netanyahu menilai ia gagal mencapai kesepakatan terkait tuntutan tersebut walaupun sebelumnya sudah memberikan janji.
Sementara itu, kubu oposisi mulai memanfaatkan situasi untuk menekan pemerintahan Netanyahu. Pemimpin oposisi Yair Lapid mengaku siap menghadapi pemilu lebih cepat.
Lapid juga membangun kerja sama politik dengan mantan perdana menteri Naftali Bennett melalui aliansi bernama Beyahad yang berarti “Bersama.”
Kedua tokoh tersebut selama ini aktif mengkritik langkah Netanyahu, khususnya dalam menangani perang pascaserangan Hamas pada Oktober 2023.
Selain mendorong perubahan pemerintahan, mereka juga ingin membentuk komisi penyelidikan nasional terkait kegagalan keamanan saat serangan itu terjadi.
Walau menghadapi tekanan dari berbagai arah, Netanyahu memastikan tetap akan maju dalam pemilu berikutnya. Ia pun masih menjalani proses hukum terkait kasus korupsi yang telah berlangsung cukup lama.
Hasil survei terbaru menunjukkan Partai Likud masih memimpin dukungan publik meski angkanya mengalami penurunan dibanding pemilu sebelumnya.
Hingga kini, kondisi politik Israel masih belum stabil karena konflik berkepanjangan dengan Hamas, Hizbullah, dan Iran terus berlangsung tanpa kepastian akhir.
