• Kontak Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
Metapos
  • Home
  • Nasional
  • Ekbis
  • Lifestyle
  • Makro
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Galeri
  • Vidio
  • Komunitas
No Result
View All Result
Metapos
  • Home
  • Nasional
  • Ekbis
  • Lifestyle
  • Makro
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Galeri
  • Vidio
  • Komunitas
No Result
View All Result
Metapos
No Result
View All Result
Home Ekbis

Petani Sawit Minta Pemerintah Benahi Regulasi di Lembaga BPDPKS

Rahmat Herlambang by Rahmat Herlambang
20 May 2022
in Ekbis
Indonesia Dianggap Berwibawa Pimpin G20 karena Sukses Atasi Pandemi COVID-19
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA-Metapos.id- Organisasi petani kelapa sawit Indonesia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenahi regulasi di tubuh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS).

Hal ini seiring dengan dibukanya kembali ekspor minyak goreng.

Adapun organisasi petani kelapa sawit Indonesia tersebut yaitu, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (Japsbi).

Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea menjelaskan, alasan mengapa perlunya pembenahan regulasi, karena pihaknya melihat BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia.

“Misalnya ke depan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagan-kelembagan petani sawit di seluruh Indonesia,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat, 20 Mei.

Pahala Sibuea juga menyingung selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan konglomerat biodiesel.

“Misalnya ini bisa di lihat dari dana BPDPKS sebesar Rp137,283 triliun yang di pungut sejak tahun 2015-2021 mayoritas sekitar 80,16 persen dana itu hanya untuk subsidi biodiesel yang dimiliki oleh konglomerat sawit, sementara petani sawit hanya sebesar 4,8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR),” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum FORTASBI H Narno mengatakan, setelah pencabutan ekspor minyak goreng maka tata kelola sawit juga harus diperhatikan oleh pemerintah.

“Memberikan dukungan kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng dengan memanfaatkan beradaan dana sawit yang dikelola oleh BPDPKS,” jelasnya.

Di samping itu, Ketua Umum APKASINDO Perjuangan Alpian Arahman berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo karena melakukan pencabutan larangan ekspor CPO yang akan berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
Menurut dia, dengan di bukanya Kembali ekpor CPO ini tentunya akan menormalkan tataniaga sawit Tandan
Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia, yang sempat mengalami masalah.

“Baik dari sisi harga yang turun drastic di bawah rata-rata 2 ribu rupiah perkilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang di lakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi,” ucapnya.

Jokowi buka ekspor minyak goreng

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan Indonesia akan kembali membuka keran ekspor minyak goreng pada pekan depan.

“Saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei,” kata Jokowi seperti yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 19 Mei.

Jokowi mengatakan keputusan ini diambil dengan mengedepankan beberapa pertimbangan. Pertama adalah makin bertambahnya pasokan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Berdasarkan pengecekan langsung saya di lapangan dan laporan yang saya terima, alhamdulillah, pasokan minyak goreng terus bertambah,” ungkap Jokowi.

“Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194.000 ton per bulannya dan sebelum dilakukan pelarangan ekspor pasokan kita hanya mencapai 64.5000 ton namun setelah pelarangan ekspor di bulan April, pasokan kita mencapai 211 ribu ton per bulan, melebihi kebutuhan nasional bulanan kita,” imbuh Jokowi.

Alasan kedua adalah menurunnya harga rata-rata minyak goreng secara nasional. “Pada bulan April sebelum pelarangan ekspor harga rata-rata nasional minyak goreg curah berkisar kurang lebih Rp19.800 dan setelah ada pelarangan harga rata-rata nasional menjadi Rp17.200 sampai Rp17.600,” jelas Jokowi.

Kemudian, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit. Sehingga, pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor yang sebelumnya sudah diberlakukan. Namun, pengawasan ketat akan terus dilakukan sehingga pasokan dalam negeri tetap terpenuhi.

“Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau,” tegasnya.

Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
online free course
download redmi firmware
Download WordPress Themes
free download udemy course
Tags: JokowiMetapos.id
Rahmat Herlambang

Rahmat Herlambang

Related Posts

Pemerintah Masih Lakukan Negosiasi Tarif Trump, Terutama Produk Furnitur

Pemerintah Masih Lakukan Negosiasi Tarif Trump, Terutama Produk Furnitur

by Afizahri
28 August 2025
0

Jakarta, Metapos.id - Pemerintah Indonesia masih melakukan negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat (AS). Ada beberapa komoditas yang diupayakan untuk...

Ini Alasan Baju Bekas Impor Menjamur Menurut Mendag Zulhas

Zulhas Beberkan Penyebab Harga Beras Tembus Rp15.000 per Kg

by Aulia Fitrie
28 August 2025
0

Jakarta, Metapos.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengakui adanya kenaikan harga beras. Saat ini, kata dia, harga beras...

Efek Tarif Resiprokal AS, Ketidakpastian Perekonomian Global Makin Tinggi

Pemerintah Dorong Ratusan Komoditas Unggulan Bebas Tarif ke Amerika Serikat

by Afizahri
28 August 2025
0

Jakarta, Metapos.id - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan terdapat ratusan item yang terbagi dalam beberapa kelompok besar...

Aksi Demo DPR Memanas: Pejompongan dan GBK Jadi Titik Ricuh

Aksi Demo DPR Memanas: Pejompongan dan GBK Jadi Titik Ricuh

by Desti Dwi Natasya
28 August 2025
0

Metapos.id, Jakarta – Aksi demo di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (28/8/2025) berakhir ricuh. Awalnya, ribuan buruh menggelar unjuk...

Next Post
BTN Raih Top 100 Most Outstanding Woman 2022

BTN Raih Top 100 Most Outstanding Woman 2022

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended.

IKN Akan Jadi Pusat Inovasi melalui Pemanfaatan Insentif Pajak

OIKN: Sudah Ada 421 Komitmen Awal Investasi di IKN per Juli 2024

13 July 2024
Perluas Kerja Sama, KSEI Gandeng Lembaga Kliring dan Kustodian Vietnam

KSEI Implementasikan K-CASH,Pengelolaan Dana Untuk Transaksi Reksa Dana Jadi Lebih Efisien

18 December 2024

Trending.

Mulai 17 Agustus, Transaksi Digital Akan Terhubung ke NIK dan Terpantau oleh Sistem Pajak Nasional

Mulai 17 Agustus, Transaksi Digital Akan Terhubung ke NIK dan Terpantau oleh Sistem Pajak Nasional

1 August 2025
Benarkah WhatsApp Call Akan Kena Tarif Premium? Ini Faktanya

Benarkah WhatsApp Call Akan Kena Tarif Premium? Ini Faktanya

5 August 2025
Laba MRT Jakarta di 2024 Turun 50,98 Persen

Laba MRT Jakarta di 2024 Turun 50,98 Persen

30 May 2025
BNI Dorong Literasi Digital dan Inklusi Keuangan di Pasar Pademangan Timur

BNI Dorong Literasi Digital dan Inklusi Keuangan di Pasar Pademangan Timur

9 August 2025
Cara Seru BNI Tingkatkan Literasi Digital Pedagang dan Pengunjung Pasar Tebet Timur

Cara Seru BNI Tingkatkan Literasi Digital Pedagang dan Pengunjung Pasar Tebet Timur

2 August 2025
Metapos Media

© 2022 Metapos Media

Navigasi

  • Kontak Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Ekbis
  • Lifestyle
  • Makro
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Galeri
  • Vidio
  • Komunitas

© 2022 Metapos Media