• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Metapos
  • Home
  • Nasional
  • Ekbis
  • Lifestyle
  • Makro
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Galeri
  • Vidio
  • Komunitas
No Result
View All Result
Metapos
  • Home
  • Nasional
  • Ekbis
  • Lifestyle
  • Makro
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Galeri
  • Vidio
  • Komunitas
No Result
View All Result
Metapos
No Result
View All Result
Home Ekbis

Petani Sawit Minta Pemerintah Benahi Regulasi di Lembaga BPDPKS

Rahmat Herlambang by Rahmat Herlambang
20 May 2022
in Ekbis
Indonesia Dianggap Berwibawa Pimpin G20 karena Sukses Atasi Pandemi COVID-19
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA-Metapos.id- Organisasi petani kelapa sawit Indonesia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenahi regulasi di tubuh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS).

Hal ini seiring dengan dibukanya kembali ekspor minyak goreng.

Adapun organisasi petani kelapa sawit Indonesia tersebut yaitu, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (Japsbi).

Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea menjelaskan, alasan mengapa perlunya pembenahan regulasi, karena pihaknya melihat BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia.

“Misalnya ke depan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagan-kelembagan petani sawit di seluruh Indonesia,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat, 20 Mei.

Pahala Sibuea juga menyingung selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan konglomerat biodiesel.

“Misalnya ini bisa di lihat dari dana BPDPKS sebesar Rp137,283 triliun yang di pungut sejak tahun 2015-2021 mayoritas sekitar 80,16 persen dana itu hanya untuk subsidi biodiesel yang dimiliki oleh konglomerat sawit, sementara petani sawit hanya sebesar 4,8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR),” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum FORTASBI H Narno mengatakan, setelah pencabutan ekspor minyak goreng maka tata kelola sawit juga harus diperhatikan oleh pemerintah.

“Memberikan dukungan kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng dengan memanfaatkan beradaan dana sawit yang dikelola oleh BPDPKS,” jelasnya.

Di samping itu, Ketua Umum APKASINDO Perjuangan Alpian Arahman berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo karena melakukan pencabutan larangan ekspor CPO yang akan berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
Menurut dia, dengan di bukanya Kembali ekpor CPO ini tentunya akan menormalkan tataniaga sawit Tandan
Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia, yang sempat mengalami masalah.

“Baik dari sisi harga yang turun drastic di bawah rata-rata 2 ribu rupiah perkilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang di lakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi,” ucapnya.

Jokowi buka ekspor minyak goreng

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan Indonesia akan kembali membuka keran ekspor minyak goreng pada pekan depan.

“Saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei,” kata Jokowi seperti yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 19 Mei.

Jokowi mengatakan keputusan ini diambil dengan mengedepankan beberapa pertimbangan. Pertama adalah makin bertambahnya pasokan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Berdasarkan pengecekan langsung saya di lapangan dan laporan yang saya terima, alhamdulillah, pasokan minyak goreng terus bertambah,” ungkap Jokowi.

“Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194.000 ton per bulannya dan sebelum dilakukan pelarangan ekspor pasokan kita hanya mencapai 64.5000 ton namun setelah pelarangan ekspor di bulan April, pasokan kita mencapai 211 ribu ton per bulan, melebihi kebutuhan nasional bulanan kita,” imbuh Jokowi.

Alasan kedua adalah menurunnya harga rata-rata minyak goreng secara nasional. “Pada bulan April sebelum pelarangan ekspor harga rata-rata nasional minyak goreg curah berkisar kurang lebih Rp19.800 dan setelah ada pelarangan harga rata-rata nasional menjadi Rp17.200 sampai Rp17.600,” jelas Jokowi.

Kemudian, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit. Sehingga, pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor yang sebelumnya sudah diberlakukan. Namun, pengawasan ketat akan terus dilakukan sehingga pasokan dalam negeri tetap terpenuhi.

“Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau,” tegasnya.

Download Nulled WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Premium WordPress Themes Free
lynda course free download
download lenevo firmware
Download Premium WordPress Themes Free
online free course
Tags: JokowiMetapos.id
Rahmat Herlambang

Rahmat Herlambang

Related Posts

Setoran Pajak Digital Semakin Besar, Hingga Oktober Mencapai Rp4,53 Triliun

AKSES, Permudah Data Laporan Pajak

by Rahmat Herlambang
25 March 2023
0

Jakarta,Metapos.id – Memasuki bulan Maret 2023, masyarakat Indonesia harus melakukan kewajiban lapor pajak pribadi dengan batas akhir pada akhir bulan...

Hari Raya Nyepi, PLN: Konsumsi Listrik Turun hingga 40 Persen di Bali

PLN Beri Diskon Tambah Daya Hingga 5.500 VA Hanya Rp200 Ribu

by Rahmat Herlambang
24 March 2023
0

JAKARTA,Metapos.id - PT PLN (Persero) memberikan promo diskon kepada pelanggan yang ingin tambah daya listrik melalui program Terangi Ramadhan 2023....

Hadir Dengan Slogan Terbaru “Make Things Better”, Olike Akan MeluncurkanRangkaian Produk Penuh Inovasi

Hadir Dengan Slogan Terbaru “Make Things Better”, Olike Akan Meluncurkan
Rangkaian Produk Penuh Inovasi

by Rahmat Herlambang
23 March 2023
0

Olike,Dunia Digital,Metapos.id,

Kementerian PUPR Ajukan Tambahan Anggaran IKN hingga Rp8 Triliun

Kementerian PUPR Ajukan Tambahan Anggaran IKN hingga Rp8 Triliun

by Rahmat Herlambang
22 March 2023
0

JAKARTA,Metapos.id - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengungkapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan...

Next Post
BTN Raih Top 100 Most Outstanding Woman 2022

BTN Raih Top 100 Most Outstanding Woman 2022

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended.

BSI Jalin Sinergi dengan UNJ, Tingkatkan Literasi dan Layanan Syariah di Kampus

BSI Jalin Sinergi dengan UNJ, Tingkatkan Literasi dan Layanan Syariah di Kampus

14 September 2022
Inflasi Juli Tembus 4,94 Persen, Tertinggi Sejak Oktober 2015

Inflasi Juli Tembus 4,94 Persen, Tertinggi Sejak Oktober 2015

1 August 2022

Trending.

Penukaran Uang Baru Ramadan Sudah Bisa Dilakukan Mulai 20 Maret

Penukaran Uang Baru Ramadan Sudah Bisa Dilakukan Mulai 20 Maret

16 March 2023
Transaksi Obligasi dan Valas Kini Bisa Lewat Bonds dan FX Mobile BNI

Transaksi Obligasi dan Valas Kini Bisa Lewat Bonds dan FX Mobile BNI

3 March 2023
Kereta Bandara Yogyakarta Perbanyak Jadwal

Kereta Bandara Yogyakarta Perbanyak Jadwal

16 August 2022
Deddy Corbuzier Mantap Investasikan Dananya untuk K3Mart (KaTiga Mart)

Deddy Corbuzier Mantap Investasikan Dananya untuk K3Mart (KaTiga Mart)

29 January 2023
Gubernur Jawa Tengah Resmikan Revitalisasi 7 SMK

Gubernur Jawa Tengah Resmikan Revitalisasi 7 SMK

1 March 2023
Metapos Media

© 2022 Metapos Media

Navigasi

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Ekbis
  • Lifestyle
  • Makro
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Galeri
  • Vidio
  • Komunitas

© 2022 Metapos Media