• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Metapos
  • Home
  • Nasional
  • Ekbis
  • Lifestyle
  • Makro
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Galeri
  • Vidio
  • Komunitas
No Result
View All Result
Metapos
  • Home
  • Nasional
  • Ekbis
  • Lifestyle
  • Makro
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Galeri
  • Vidio
  • Komunitas
No Result
View All Result
Metapos
No Result
View All Result
Home Ekbis

Petani Sawit Minta Pemerintah Benahi Regulasi di Lembaga BPDPKS

Rahmat Herlambang by Rahmat Herlambang
20 May 2022
in Ekbis
Indonesia Dianggap Berwibawa Pimpin G20 karena Sukses Atasi Pandemi COVID-19
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA-Metapos.id- Organisasi petani kelapa sawit Indonesia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenahi regulasi di tubuh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS).

Hal ini seiring dengan dibukanya kembali ekspor minyak goreng.

Adapun organisasi petani kelapa sawit Indonesia tersebut yaitu, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (Japsbi).

Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea menjelaskan, alasan mengapa perlunya pembenahan regulasi, karena pihaknya melihat BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia.

“Misalnya ke depan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagan-kelembagan petani sawit di seluruh Indonesia,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat, 20 Mei.

Pahala Sibuea juga menyingung selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan konglomerat biodiesel.

“Misalnya ini bisa di lihat dari dana BPDPKS sebesar Rp137,283 triliun yang di pungut sejak tahun 2015-2021 mayoritas sekitar 80,16 persen dana itu hanya untuk subsidi biodiesel yang dimiliki oleh konglomerat sawit, sementara petani sawit hanya sebesar 4,8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR),” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum FORTASBI H Narno mengatakan, setelah pencabutan ekspor minyak goreng maka tata kelola sawit juga harus diperhatikan oleh pemerintah.

“Memberikan dukungan kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng dengan memanfaatkan beradaan dana sawit yang dikelola oleh BPDPKS,” jelasnya.

Di samping itu, Ketua Umum APKASINDO Perjuangan Alpian Arahman berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo karena melakukan pencabutan larangan ekspor CPO yang akan berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
Menurut dia, dengan di bukanya Kembali ekpor CPO ini tentunya akan menormalkan tataniaga sawit Tandan
Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia, yang sempat mengalami masalah.

“Baik dari sisi harga yang turun drastic di bawah rata-rata 2 ribu rupiah perkilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang di lakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi,” ucapnya.

Jokowi buka ekspor minyak goreng

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan Indonesia akan kembali membuka keran ekspor minyak goreng pada pekan depan.

“Saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei,” kata Jokowi seperti yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 19 Mei.

Jokowi mengatakan keputusan ini diambil dengan mengedepankan beberapa pertimbangan. Pertama adalah makin bertambahnya pasokan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Berdasarkan pengecekan langsung saya di lapangan dan laporan yang saya terima, alhamdulillah, pasokan minyak goreng terus bertambah,” ungkap Jokowi.

“Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194.000 ton per bulannya dan sebelum dilakukan pelarangan ekspor pasokan kita hanya mencapai 64.5000 ton namun setelah pelarangan ekspor di bulan April, pasokan kita mencapai 211 ribu ton per bulan, melebihi kebutuhan nasional bulanan kita,” imbuh Jokowi.

Alasan kedua adalah menurunnya harga rata-rata minyak goreng secara nasional. “Pada bulan April sebelum pelarangan ekspor harga rata-rata nasional minyak goreg curah berkisar kurang lebih Rp19.800 dan setelah ada pelarangan harga rata-rata nasional menjadi Rp17.200 sampai Rp17.600,” jelas Jokowi.

Kemudian, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit. Sehingga, pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor yang sebelumnya sudah diberlakukan. Namun, pengawasan ketat akan terus dilakukan sehingga pasokan dalam negeri tetap terpenuhi.

“Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau,” tegasnya.

Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
free download udemy course
download mobile firmware
Download WordPress Themes
online free course
Tags: JokowiMetapos.id
Rahmat Herlambang

Rahmat Herlambang

Related Posts

BRI Buka Suara Soal Liga 1 yang Sukses Putar Ekonomi Nasional

Dorong UMKM Naik Kelas, BRI Gelar Pesta Rakyat Simpedes

by Rahmat Herlambang
10 August 2022
0

JAKARTA,Metapos.id – PT Bank Tabungan Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) disebutkan baru saja menggelar Pesta Rakyat Simpedes (PRS) pada akhir pekan...

Pesan Presiden Jokowi: Hati-hati Mengajukan Pinjaman ke Perbankan, Jangan Asal Ambil!

Menerka-nerka RUU APBN 2023 yang Akan Disampaikan Jokowi pada Sidang Tahunan 16 Agustus

by Rahmat Herlambang
10 August 2022
0

JAKARTA,Metapos.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2022 mendatang dalam rangkaian sidang tahunan MPR...

Erick Thohir Klaim Keuangan BUMN Semakin Sehat

Direksi ITDC Dirombak Besar-besaran

by Rahmat Herlambang
10 August 2022
0

JAKARTA,Metapos.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan perombakan besar-besaran direksi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau...

Sri Mulyani: Eselon I Kementerian Keuangan Harus Mengajar di STAN

Buka-bukaan Menkeu Sri Mulyani, Jokowi Mau APBN 2023 Seperti Ini

by Rahmat Herlambang
10 August 2022
0

JAKARTA,Metapos id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani baru saja menerima arahan terakhir dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyusunan...

Next Post
BTN Raih Top 100 Most Outstanding Woman 2022

BTN Raih Top 100 Most Outstanding Woman 2022

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended.

Akad Massal KPR Subsidi BTN

Akad Massal KPR Subsidi BTN

24 July 2022
Pertamina Dukung Pasar Rakyat dan UMKM BUMN di Cirebon

Pertamina Dukung Pasar Rakyat dan UMKM BUMN di Cirebon

7 June 2022

Trending.

Federasi Youth Band Indonesia (FYBI) DKI Jakarta rebut emasdi FORNAS VI Palembang.

Federasi Youth Band Indonesia (FYBI) DKI Jakarta rebut emas
di FORNAS VI Palembang.

18 July 2022
Telkom Ubah Status TelkomSigma dari Cucu Usaha jadi Anak Usaha

Telkom Ubah Status TelkomSigma dari Cucu Usaha jadi Anak Usaha

9 May 2022
Sinar Mas Land Lanjutkan Pengembangan Infrastruktur Menggunakan Aspal dengan Campuran Sampah Plastik Didukung oleh Chandra Asri

Sinar Mas Land Lanjutkan Pengembangan Infrastruktur Menggunakan Aspal dengan Campuran Sampah Plastik Didukung oleh Chandra Asri

13 July 2022
Xplorin dan Netzme Fasilitasi Wisatawan Asing Bertransaksi Menggunakan QRIS di Fekdi 2022

Xplorin dan Netzme Fasilitasi Wisatawan Asing Bertransaksi Menggunakan QRIS di Fekdi 2022

11 July 2022
Laskala Batik Ajak Milenial Bangga Pakai Batik!

Laskala Batik Ajak Milenial Bangga Pakai Batik!

28 July 2022
Metapos Media

© 2022 Metapos Media

Navigasi

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Ekbis
  • Lifestyle
  • Makro
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Galeri
  • Vidio
  • Komunitas

© 2022 Metapos Media