Metapos.id, Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mendalami potensi unsur tindak pidana pada 28 perusahaan yang izinnya dicabut Presiden Prabowo Subianto. Puluhan perusahaan tersebut diduga melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menyampaikan, pendalaman dilakukan menyusul rapat pemerintah yang membahas tindak lanjut pencabutan izin usaha. Menurut dia, pencabutan izin administratif tidak menghentikan kemungkinan proses hukum pidana.
“Pembahasan awal telah dilakukan dalam rapat. Perkembangan penanganan pidana akan kami sampaikan setelah pendalaman lebih lanjut,” kata Febrie saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Febrie menjelaskan, Kejagung akan berkoordinasi dengan satuan tugas terkait untuk melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan kondisi kawasan hutan serta aktivitas perusahaan setelah izin usaha dicabut.
Ia menambahkan, dugaan masih beroperasinya sejumlah perusahaan meski izinnya telah dicabut turut menjadi fokus pendalaman. Temuan di lapangan akan menjadi dasar penentuan langkah hukum berikutnya.
Terkait pengelolaan kawasan hutan pascapencabutan izin, Febrie menyebut pemerintah akan menetapkan kebijakan lanjutan melalui kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, serta instansi lainnya akan menjadi sektor pengampu kebijakan tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan berdasarkan hasil audit Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Audit dilakukan menyusul bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera.
Pencabutan izin meliputi izin pemanfaatan hutan, izin usaha pertambangan, serta izin usaha perkebunan dengan total luas kawasan terdampak mencapai lebih dari satu juta hektare.
