Metapos.id, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dihentikan sementara sepanjang 2026.
Meski begitu, unit tersebut masih memperoleh insentif Rp6 juta setiap hari.
Menurut Dadan, pemerintah tetap menyalurkan anggaran karena pengelola masih menjalankan tugas selama masa penghentian. Mereka menangani administrasi, memberikan pelatihan kepada pegawai, serta mempersiapkan operasional selanjutnya.
Di sisi lain, banyak SPPG belum memenuhi persyaratan utama. Dokumen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) diketahui masih belum lengkap.
Oleh sebab itu, Badan Gizi Nasional menghentikan sementara kegiatan sejumlah dapur MBG. Kebijakan ini diambil agar layanan tetap berjalan sesuai ketentuan.
Dadan menambahkan, SPPG dapat kembali beroperasi setelah seluruh syarat dipenuhi. Jika mutu Metapos.id, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dihentikan sementara sepanjang 2026. Meski begitu, unit tersebut masih memperoleh insentif Rp6 juta setiap hari.
Menurut Dadan, pemerintah tetap menyalurkan anggaran karena pengelola masih menjalankan tugas selama masa penghentian. Mereka menangani administrasi, memberikan pelatihan kepada pegawai, serta mempersiapkan operasional selanjutnya.
Di sisi lain, banyak SPPG belum memenuhi persyaratan utama. Dokumen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) diketahui masih belum lengkap.
Oleh sebab itu, Badan Gizi Nasional menghentikan sementara kegiatan sejumlah dapur MBG. Kebijakan ini diambil agar layanan tetap berjalan sesuai ketentuan.
Dadan menambahkan, SPPG dapat kembali beroperasi setelah seluruh syarat dipenuhi. Jika mutu layanan dan menu dinilai layak, izin dapat terbit dalam waktu sekitar satu bulan.
Sebelumnya, program Makan Bergizi Gratis menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat.
Karena itu, pengawasan terhadap fasilitas terus diperketat. dan menu dinilai layak, izin dapat terbit dalam waktu sekitar satu bulan.
Sebelumnya, program Makan Bergizi Gratis menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap fasilitas terus diperketat.
