Metapos.id, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan pemerintah akan terus mengawal setiap informasi terkait rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri, termasuk perusahaan garmen di Jawa Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas isu rencana PHK terhadap ratusan pekerja di PT Victory Apparel Indonesia yang beroperasi di Semarang, Jawa Tengah. Menurut Yassierli, setiap informasi yang beredar akan terlebih dahulu melalui proses verifikasi dan klarifikasi sebelum diambil langkah lanjutan.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak akan langsung menyimpulkan adanya PHK sebelum memperoleh data yang valid. Setelah proses verifikasi selesai, pemerintah akan mengidentifikasi penyebab persoalan dan mencari solusi agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari.
Kementerian Ketenagakerjaan juga terus berkoordinasi dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, dalam memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan di berbagai daerah.
Yassierli menekankan bahwa penyelesaian persoalan hubungan industrial harus mengedepankan dialog antara perusahaan dan pekerja melalui mekanisme mediasi. Dengan cara tersebut, pemerintah berharap PHK menjadi pilihan terakhir apabila seluruh upaya penyelesaian telah dilakukan.
Apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, pemerintah memastikan hak-hak pekerja tetap dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pekerja yang terdampak juga akan memperoleh manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), termasuk bantuan tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi lowongan pekerjaan.
