Metapos.id, Jakarta — Pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang menilai Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tidak sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu menuai perhatian publik.
Pernyataan tersebut dinilai tidak memiliki dasar yang kuat dan berpotensi memicu persepsi negatif terhadap hubungan antar-lembaga negara.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, menilai narasi tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menurutnya, isu yang dibangun seolah menggambarkan adanya pertentangan antara Kapolri dan Presiden, padahal tidak mencerminkan kebijakan resmi negara.
“Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa Polri tetap berada langsung di bawah Presiden sesuai dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Karena itu, framing seolah ada pembangkangan sangat tidak tepat,” ujar Aminullah di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Ia juga menilai pengulangan wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu tidak lagi sekadar diskursus akademik. Menurutnya, terdapat pola narasi yang terus dibangun secara konsisten dengan momentum politik tertentu.
“Isu ini tidak berdiri sendiri. Ada kecenderungan pembentukan opini publik yang sistematis, yang berpotensi melemahkan posisi Polri sebagai institusi strategis negara dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Kapolri,” tegasnya.
Aminullah menambahkan, jika tidak disikapi secara proporsional, narasi semacam ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara serta mengganggu stabilitas kelembagaan yang selama ini menjadi pilar penting dalam sistem ketatanegaraan.
