Metapos.id, Jakarta – Ahli keuangan negara Agung Firman Sampurna, mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2019–2024, menegaskan bahwa kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi harus dibuktikan secara nyata dan terukur. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam lanjutan sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 yang melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam persidangan tersebut, tim kuasa hukum Gus Yaqut menghadirkan Agung sebagai ahli keuangan negara. Kehadirannya bertujuan menjelaskan kedudukan dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta peran kuota dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Kuasa hukum Gus Yaqut, Dodi S. Abdulkadir, mengatakan keterangan ahli diharapkan dapat membantu majelis hakim memahami perbedaan antara keuangan negara, kekayaan negara, dan keuangan haji. Menurutnya, ketiga hal tersebut memiliki konteks dan dasar pengaturan yang berbeda.
“Diharapkan Majelis dapat memahami mengenai pengertian keuangan negara, kekayaan negara dan keuangan haji secara benar, secara kontekstual berdasarkan norma-norma yang mengatur mengenai keuangan negara, tadi di dalam penjelasannya Pak Agung sudah menjelaskan bahwa mengenai keuangan negara, dan mengenai keuangan haji berbeda-beda konteksnya. kami itu sebenarnya punya komitmen yang sama yaitu pemberantasan korupsi,” ujar Dodi di sela persidangan.
Dalam keterangannya, Agung merujuk pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ia menjelaskan bahwa penentuan kerugian negara harus didasarkan pada adanya kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang dapat diidentifikasi.
“Harus dilihat apakah tindakan tersebut itu berdampak kepada kekurangan uang, surat berharga atau barang,” kata Agung saat memberikan keterangan kepada media di sela persidangan.
Berdasarkan penelaahannya, Agung berpendapat pembagian kuota haji tambahan dalam perkara tersebut tidak menimbulkan kerugian negara. Menurutnya, perhitungan yang diajukan belum memperlihatkan adanya aset negara yang berkurang sebagai akibat dari pembagian kuota tersebut.
Agung juga menjelaskan perbedaan antara setoran jemaah dan kekayaan milik negara. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, setoran jemaah merupakan dana titipan untuk penyelenggaraan ibadah haji. Dana tersebut dikelola BPKH sebagai wakil jemaah.
Sementara itu, pemerintah memiliki peran dalam mengatur pembagian kuota serta menyediakan layanan bagi jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji. Perbedaan fungsi tersebut, menurut penjelasan ahli, perlu dipahami dalam menilai kedudukan dana dan kewenangan masing-masing pihak dalam perkara ini.
Agung turut menyoroti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang digunakan dalam perkara tersebut. Ia menyampaikan bahwa majelis hakim memiliki kewenangan untuk menguji laporan itu dalam persidangan.
Ia juga menyinggung kelengkapan dokumen yang menjadi dasar prosedur pemeriksaan. Agung menyatakan akan menjelaskan penilaiannya terhadap substansi perhitungan setelah aspek kelengkapan tersebut diperiksa di persidangan.
Di sisi lain, Agung menegaskan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Namun, menurutnya, proses pembuktian tetap harus berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.
“Jika kita mendukung pemberantasan korupsi, itu berarti sandarannya adalah hukum,” ujarnya.
