Metapos.id, Jakarta — Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih belum menemui kejelasan. Hingga kini, belum terlihat langkah nyata dari lembaga terkait untuk menindaklanjuti keputusan tersebut.
DPR RI dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi dua institusi yang masih belum mengambil tindakan konkret. Sebelumnya, MA mengabulkan gugatan kasasi yang mempersoalkan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pihaknya baru akan membahas persoalan tersebut setelah masa reses selesai pada 9 November 2026. Ia menyebut aktivitas anggota dewan selama reses lebih difokuskan pada kegiatan di daerah pemilihan masing-masing.
“Iya, yang pertama DPR RI masih dalam menjalankan reses sampai dengan tanggal 9 November 2026. Nah, sehingga kemudian ada keterbatasan untuk membahas surat-surat masuk maupun aspirasi-aspirasi yang berdatangan karena menurut Peraturan Tata Tertib DPR bahwa di masa reses itu anggota DPR berkewajiban untuk melakukan kegiatan di dapilnya masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, dikutip Senin (9/11/2026).
Dasco juga mengungkapkan bahwa DPR belum menerima dokumen lengkap putusan MA. Hal tersebut menjadi salah satu alasan parlemen belum dapat menyampaikan sikap lebih jauh mengenai keputusan yang berkaitan dengan suket penyetaraan ijazah Gibran.
“Nah, oleh karena itu DPR juga belum melihat bahwa keputusan lengkap dari Mahkamah Agung yang belum dikeluarkan,” kata Dasco.
Sementara itu, Kemendikdasmen juga belum mengambil langkah untuk menjalankan putusan MA tersebut, termasuk menyangkut pembatalan, penarikan, hingga pemusnahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa sampai Jumat (6/11/2026), belum terdapat proses hukum lanjutan maupun pembahasan khusus di internal kementeriannya terkait keputusan tersebut.
“Belum ada proses hukum lebih lanjut,” ujar Abdul Mu’ti.
Saat kembali ditanya mengenai kemungkinan pembahasan di lingkungan kementerian, Abdul Mu’ti kembali menyatakan bahwa belum ada perkembangan.
“Belum ada, belum ada,” katanya.
Pelaksanaan Putusan Dibatasi 14 Hari Kerja
Di tengah belum adanya tindak lanjut dari lembaga terkait, batas waktu pelaksanaan putusan pengadilan juga menjadi perhatian. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 280/PUU-XXIV/2026, keputusan MA mengenai suket ijazah Gibran harus dilaksanakan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.
Ketentuan tersebut merupakan hasil perubahan terhadap Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Melalui putusan MK tersebut, tenggat pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dipersingkat dari 60 hari kerja menjadi 14 hari kerja.
Belum adanya kepastian mengenai langkah DPR dan Kemendikdasmen membuat pelaksanaan putusan MA tersebut masih menunggu tindak lanjut dari pihak-pihak terkait.
