Metapos.id, Jakarta – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menyampaikan kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut disampaikan saat pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Faisal menjelaskan, periode puncak musim hujan tahun ini diperkirakan terjadi selama tiga bulan, yakni Desember 2026 hingga Februari 2027. Walaupun karakteristik curah hujan diprediksi berada pada kondisi normal, pemerintah tetap mewaspadai kemungkinan terjadinya hujan ekstrem yang dapat memicu banjir dan tanah longsor.
“Kemudian masuknya musim hujan tahun ini mundur 20 sampai 30 hari dan nanti puncak musim hujan ada di 3 bulan, yaitu bulan Desember 2026, bulan Januari, dan bulan Februari 2027 dengan sifat hujan yang normal, artinya hujan yang jatuh itu sama dengan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir, tapi durasinya lebih pendek. Sehingga tadi dalam rapat banyak dibahas terkait dengan antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir, longsor akibat curah hujan ekstrem,” kata Faisal.
Sebagai langkah kesiapsiagaan, BMKG telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyediakan informasi peringatan dini bagi masyarakat. Layanan tersebut dapat diakses melalui laman resmi BMKG dan mencakup berbagai potensi ancaman, mulai dari hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, penurunan kualitas udara, gempa bumi, hingga tsunami.
Faisal mengatakan, sistem pemantauan cuaca kini mampu memberikan informasi prakiraan hujan dalam rentang waktu tiga hingga enam jam mendatang atau dikenal sebagai nowcasting. Informasi tersebut tersedia hingga tingkat kecamatan dengan pembagian status waspada, siaga, dan awas.
BMKG juga menyediakan informasi prakiraan cuaca dalam beberapa periode. Masyarakat dapat memantau potensi hujan harian untuk tujuh hari ke depan, prakiraan dasarian selama sepuluh hari, hingga prediksi kondisi cuaca bulanan.
Tidak hanya menyampaikan peringatan dini, BMKG bersama BNPB juga melakukan pemetaan terhadap wilayah yang berisiko mengalami hujan ekstrem, banjir, dan longsor. Pemetaan tersebut bertujuan membantu pemerintah daerah menentukan langkah pencegahan sebelum bencana terjadi.
Salah satu upaya yang disiapkan adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Faisal menjelaskan terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan, yakni mengarahkan hujan agar turun di wilayah yang relatif aman serta menggunakan bahan semai berupa kapur tohor untuk menghambat proses kondensasi awan.
Langkah ini juga berkaitan dengan kondisi infrastruktur pengendalian banjir. Faisal menyebut terdapat sekitar 38 sungai yang masih dalam tahap normalisasi maupun proses pengerjaan. Karena itu, pemerintah berupaya mengendalikan potensi hujan ekstrem di kawasan yang belum memiliki kesiapan memadai untuk menampung peningkatan debit air.
Melalui koordinasi lintas lembaga, pemantauan cuaca, dan pelaksanaan modifikasi cuaca, pemerintah berharap dampak bencana hidrometeorologi selama puncak musim hujan dapat diminimalkan. Kesiapan tersebut juga ditujukan untuk menjaga keselamatan masyarakat serta mengurangi kerusakan infrastruktur di daerah rawan bencana.
