Metapos.id, Jakarta – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong Polri untuk memberikan informasi secara transparan terkait penanganan dugaan penyadapan ilegal. Penyampaian perkembangan perkara secara rutin dinilai diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak muncul berbagai spekulasi.
Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam menilai, kepolisian perlu menjelaskan setiap perkembangan penyidikan kepada publik. Informasi yang disampaikan mencakup proses penanganan hingga materi perkara yang sedang didalami.
“Memang harus ada satu penjelasan yang berkala, baik tahapan maupun substansinya, sehingga isu itu menjadi isu penegakan hukum seperti yang dijelaskan oleh kepolisian, bukan isu lain-lain,” kata Anam di Jakarta, Selasa.
Anam menjelaskan, kasus tersebut mendapat perhatian luas karena sejumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan berasal dari kalangan tokoh publik. Kondisi ini membuat keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat dapat mengikuti proses hukum berdasarkan penjelasan resmi kepolisian.
Dia menegaskan, informasi mengenai perkara tersebut sebaiknya tidak hanya disampaikan pada awal penanganan. Polri diharapkan terus memberikan pembaruan mengenai proses penyidikan hingga perkembangan berikutnya.
“Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik. Publik punya harapan besar kepada rekan-rekan Mabes Polri yang menjalankan penanganan kasus itu, khususnya mereka yang merasa sebagai target penyadapan,” katanya.
Dalam perkembangan sebelumnya, Bareskrim Polri telah mengumumkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal atau *illegal tapping*, penghapusan data elektronik, serta akses tanpa hak. Mereka masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Keempat tersangka diketahui merupakan personel Polri. Mereka diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah pihak sepanjang 2025 hingga 2026. Sasaran penyadapan tersebut mencakup Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, pekerja media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta kalangan pengusaha.
Berdasarkan dugaan penyidikan, aktivitas penyadapan tersebut dilakukan tanpa disertai surat permohonan dari penyidik maupun dokumen laporan polisi (LP). Tindakan itu juga disebut tidak memiliki keterkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Selain itu, para tersangka diduga menghapus sejumlah hasil penyadapan pada Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga bertujuan menghilangkan rekam jejak aktivitas yang telah dilakukan.
Kompolnas menilai penanganan perkara ini perlu dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan hukum. Penjelasan yang konsisten dari kepolisian diharapkan dapat memberikan kepastian informasi kepada masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
