Metapos.id, Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana penerapan pembelajaran daring pada April 2026. Kebijakan yang sebelumnya sempat muncul sebagai bagian dari strategi efisiensi tersebut dibatalkan, karena pemerintah menilai pembelajaran tatap muka tetap lebih efektif dalam menjaga kualitas pendidikan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap diutamakan berlangsung secara langsung.
Menurutnya, hasil pembahasan lintas kementerian menunjukkan bahwa sistem tatap muka lebih mampu mencegah terjadinya penurunan kualitas pembelajaran atau learning loss. Dengan pertimbangan tersebut, metode luring dinilai masih menjadi pilihan paling tepat untuk saat ini.
Sebelumnya, pemerintah juga sempat mempertimbangkan skema pembelajaran hybrid yang mengombinasikan metode daring dan tatap muka. Namun setelah melalui kajian bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama Republik Indonesia, opsi tersebut belum diprioritaskan untuk diterapkan.
Saat ini, pemerintah lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program strategis. Langkah tersebut mencakup perbaikan fasilitas sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga penguatan Sekolah Unggul Garuda di berbagai jenjang pendidikan.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi tetap dijalankan tanpa mengganggu layanan publik, termasuk sektor pendidikan. Upaya yang dilakukan meliputi percepatan digitalisasi pemerintahan, peningkatan efektivitas birokrasi, pengurangan perjalanan dinas non-prioritas, optimalisasi rapat secara daring, serta penerapan sistem kerja fleksibel secara terukur.
Selain sektor pendidikan, pemerintah juga memastikan layanan kesehatan dasar tetap berjalan optimal dan tidak terdampak kebijakan efisiensi.
Secara keseluruhan, peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional, dengan tetap menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat.
