Metapos.id, Jakarta – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa Indonesia berpeluang untuk keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).
Hal itu sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membuka kemungkinan evaluasi terhadap posisi Indonesia di lembaga tersebut di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah.
Muzani menegaskan, sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menentukan sikap, termasuk terkait keberlanjutan keanggotaan di BoP. Meski demikian, keputusan strategis tersebut tidak dapat diambil secara sepihak dan harus melalui pembahasan serta persetujuan bersama.
Ia menuturkan, BoP dibentuk dengan mandat utama untuk mendorong perdamaian, mempercepat terwujudnya gencatan senjata, serta mendukung proses kemerdekaan Palestina beserta upaya pembangunan dan pemulihan pascakonflik. Karena itu, jika dalam perkembangannya lembaga tersebut dinilai tidak lagi efektif menjalankan tugasnya, evaluasi terhadap keanggotaan menjadi langkah yang rasional.
Isu ini juga menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan presiden, mantan wakil presiden, dan mantan menteri luar negeri di Istana Merdeka. Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengungkapkan bahwa Presiden menyatakan kesiapan untuk meninjau kembali keikutsertaan Indonesia di BoP setelah terjadinya serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.
Menurut Hassan, Presiden tidak menutup opsi untuk menarik Indonesia dari BoP apabila lembaga tersebut dianggap gagal menjalankan misinya di tengah eskalasi konflik. Penilaian ulang diperlukan mengingat situasi geopolitik terkini berpotensi menghambat peran BoP dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian.
Konflik di Timur Tengah sendiri semakin memanas setelah Iran menjadi sasaran serangan Israel yang kemudian melibatkan Amerika Serikat. Serangan itu disebut berkaitan dengan kebuntuan negosiasi nuklir antara Washington dan Teheran di Jenewa.
Iran lantas merespons dengan meluncurkan rudal ke sejumlah fasilitas militer yang berkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Teluk.
Situasi tersebut memicu beragam tanggapan di dalam negeri, termasuk dorongan dari sejumlah kalangan agar pemerintah mengambil langkah tegas terkait keberlanjutan keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian.
