Metapos.id, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengambil langkah untuk mengakhiri masa jabatannya pada Kamis (12/11/2026). Ia disebut akan menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Kabar tersebut mencuat setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan informasi mengenai agenda anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman di MPR. Saat itu, Habiburokhman tengah memimpin rapat kerja bersama Kapolri Suyudi Ario Seto.
Menurut Habiburokhman, Benny dijadwalkan menghadiri agenda di MPR berkaitan dengan rencana penyerahan surat pengunduran diri Gibran.
“Jam 11 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya, Pak,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (12/10/2026).
Jika proses pengunduran diri tersebut disahkan dan Gibran diberhentikan dengan hormat, ia berpeluang memperoleh sejumlah hak sebagaimana diatur bagi mantan wakil presiden. Salah satu fasilitas yang menjadi haknya adalah rumah kediaman dari negara.
Aturan mengenai pemberian hak dan fasilitas bagi mantan presiden maupun wakil presiden tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 1978, PP Nomor 5 Tahun 1978, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022.
Dalam regulasi tersebut, terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan seorang presiden atau wakil presiden diberhentikan dengan hormat. Kondisi itu meliputi berakhirnya masa jabatan tanpa terpilih kembali, pengunduran diri atas permintaan sendiri, maupun ketidakmampuan menjalankan tugas karena sebab tertentu.
Lebih lanjut, Pasal 8 huruf a UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa mantan presiden dan wakil presiden memperoleh hak atas rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya.
Tidak hanya rumah, sejumlah fasilitas lainnya juga diatur dalam ketentuan tersebut. Di antaranya uang pensiun bulanan senilai 100 persen dari gaji pokok terakhir, kendaraan dinas beserta pengemudi, biaya kebutuhan rumah tangga, hingga biaya pemeliharaan kesehatan.
Adapun pembayaran uang pensiun dan fasilitas lainnya mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat berlaku. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.
