Metapos.id, Jakarta – Korlantas Polri menegaskan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak menjadi syarat dalam proses pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan. Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Brigjen Pol Wibowo, menjelaskan bahwa ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
Menurut Wibowo, BPKB hanya diterbitkan satu kali selama kendaraan belum berpindah tangan, sehingga tidak perlu dibawa ketika pemilik melakukan pengesahan STNK setiap tahun. “Selama pemiliknya tidak berubah, BPKB tetap berlaku dan tidak diperlukan untuk pengesahan tahunan,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (22/11/2025).
Ia menuturkan bahwa proses pengesahan bisa dilakukan melalui dua mekanisme: secara langsung di kantor Samsat atau secara digital melalui aplikasi SIGNAL.
Baik layanan manual maupun online tidak mensyaratkan BPKB. Masyarakat cukup membawa KTP, STNK asli, dan surat kuasa jika diwakilkan.
Layanan SIGNAL, kata Wibowo, disiapkan untuk mempermudah pembayaran pajak sekaligus pengesahan STNK hingga tahun keempat tanpa perlu datang ke Samsat. Namun memasuki tahun kelima, perpanjangan wajib dilakukan secara langsung di kantor Samsat.
Pada tahap tersebut, pemohon harus membawa KTP, STNK, BPKB, surat kuasa bila diwakilkan, serta membawa kendaraan untuk cek fisik. Pemeriksaan fisik dibutuhkan guna mencocokkan nomor rangka dan mesin dengan data kendaraan yang terdaftar.
Ia berharap masyarakat memahami perbedaan antara pengesahan tahunan dan perpanjangan lima tahunan, serta dapat memanfaatkan layanan digital agar urusan administrasi kendaraan menjadi lebih mudah dan cepat.
