Metapos.id, Jakarta – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa terdapat delapan Peraturan Kepolisian (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri (Perkap) yang perlu direvisi sebagai bagian dari upaya memperkuat reformasi di tubuh Polri.
Menurut Jimly, perubahan sejumlah aturan tersebut penting agar menjadi dasar yang jelas bagi pelaksanaan reformasi internal kepolisian secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal itu disampaikannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (5/3/2026).
Komisi Percepatan Reformasi Polri sendiri telah merampungkan rekomendasi yang dihimpun dari berbagai aspirasi masyarakat.
Rekomendasi tersebut disusun dalam bentuk 10 buku yang nantinya akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini jadwal pertemuan antara Presiden Prabowo dan Komisi Reformasi Polri masih dalam tahap pengaturan oleh Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.
Jimly berharap pertemuan tersebut dapat terlaksana sebelum Lebaran, meskipun agenda Presiden sedang sangat padat.
Sebelumnya, anggota Komisi Reformasi Polri Mahfud MD juga mengungkapkan adanya empat persoalan struktural utama yang tengah dibahas oleh komisi tersebut.
Empat isu tersebut meliputi posisi kelembagaan Polri dan Kapolri apakah tetap langsung di bawah Presiden atau berada di bawah kementerian tertentu, mekanisme pemilihan Kapolri, penguatan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta aturan mengenai penempatan anggota Polri pada jabatan sipil.
Mahfud menilai, khususnya terkait Kompolnas, lembaga tersebut selama ini belum dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal karena keterbatasan kewenangan yang dimilikinya.
Selain itu, pembahasan mengenai penugasan polisi di jabatan sipil masih dikaji dengan mempertimbangkan Undang-Undang Polri, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, serta putusan Mahkamah Konstitusi.
