Metapoas.id, Jakarta – Kementerian Sosial menjelaskan penyebab perubahan desil yang sempat terjadi secara signifikan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 3.
Perubahan tersebut telah dikoreksi melalui DTSEN Volume 3.1 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah terus melakukan konsolidasi dan pemutakhiran DTSEN untuk meningkatkan akurasi data dengan melibatkan berbagai sumber, termasuk pemerintah daerah.
Salah satu faktor perubahan desil adalah masuknya sekitar 12 juta data baru dari BKKBN yang sebelumnya belum melalui proses verifikasi dan validasi.
“Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi. Sehingga loncat-loncat. Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan validasi. insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, data ini akan makin akurat,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9/2026).
Tenaga Ahli Mensos Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan menjelaskan desil bukan ukuran langsung kekayaan maupun penghasilan seseorang.
“Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan. Desil 1 penghasilannya sekian atau desil 10 penghasilannya sekian, itu tidak bisa,” katanya.
Desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional yang membagi masyarakat menjadi 10 kelompok dari tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi.
Karena bersifat relatif, posisi seseorang dapat berubah meski kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan ketika kondisi masyarakat lain dalam pemeringkatan ikut berubah.
Andy mencontohkan bencana yang menyebabkan banyak orang jatuh miskin dapat mengubah posisi desil masyarakat lain ketika pemeringkatan nasional dilakukan kembali.
DTSEN sendiri diperbarui setiap tiga bulan sehingga terdapat empat versi data dalam setahun.
Andy mengatakan perubahan pada Volume 3 terasa signifikan karena adanya 12 juta data baru dari BKKBN yang menjadi sumber pemutakhiran.
“12 juta data baru ini adalah sumber pemutakhiran di volume ketiga. Sumber pemutakhiran di volume ketiga ini menyebabkan naik turunnya desil terasa sangat signifikan. Ini langsung dievaluasi oleh BPS dan memang gejala di masyarakat kasuistis langsung kita tindaklanjuti,” kata Andy.
Ia menegaskan desil bukan syarat utama penerima bansos, melainkan digunakan untuk menentukan prioritas ketika jumlah penerima harus disesuaikan dengan kuota yang tersedia.
Kenaikan desil juga tidak otomatis menunjukkan seseorang menjadi lebih sejahtera atau kehilangan hak atas bantuan sosial karena penerima tetap harus memenuhi kriteria masing-masing program.
Masyarakat yang merasa datanya belum sesuai dapat mengajukan pemutakhiran melalui pemerintah desa atau kelurahan, pendamping PKH, BPS, pemerintah daerah, maupun secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.
