Metapos.id, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR Rina Saadah meminta pemerintah bergerak cepat dan terukur dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Rina menilai penanganan karhutla harus menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah. Langkah tersebut penting untuk mencegah kebakaran meluas dan melindungi keselamatan masyarakat.
“Kami memantau adanya karhutla di sejumlah daerah. Ini harus segera ditangani secara cepat dan terukur. Jangan sampai kebakaran semakin meluas dan pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban,” ujar Rina dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).
Menurutnya, karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan. Kabut asap yang ditimbulkan juga dapat mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat, serta perekonomian warga di wilayah terdampak.
Karena itu, Rina meminta pemerintah memperkuat langkah pencegahan sekaligus penanganan karhutla yang kembali terjadi di sejumlah daerah.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum bertindak tegas apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran hutan dan lahan.
“Kalau ditemukan ada unsur kesengajaan, tidak boleh ada kompromi. Siapa pun yang terbukti menyebabkan karhutla harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyebut terdapat enam provinsi yang menjadi wilayah paling rawan karhutla. Keenam daerah tersebut yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau.
Selain wilayah tersebut, kebakaran juga terjadi di kawasan Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, Gunung Bromo, Jawa Timur, serta Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat.
Pemerintah mencatat sekitar 107.000 hektare hutan dan lahan di Indonesia terdampak kebakaran sejak awal Agustus 2026. Kondisi tersebut terjadi di tengah fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal September atau Oktober.
Untuk mengendalikan kebakaran, pemerintah mengerahkan 43 helikopter serta sekitar 10 hingga 15 pesawat sayap tetap. Operasi modifikasi cuaca juga dilakukan untuk membantu mengatasi karhutla di sejumlah wilayah.
Selain melalui operasi udara, pemerintah memperkuat penanganan di darat dengan mengerahkan personel dan peralatan, terutama di daerah yang mulai mengalami keterbatasan sumber air.
Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait juga terus diperkuat agar penanganan karhutla dapat berjalan lebih optimal.
