Jakarta, Metapos.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku yakin target setoran dividen perusahaan pelat merah ke negara sebesar Rp90 triliun akan tercapai di sisa dua bulan terakhir tahun ini.
Sekadar informasi, pemerintah dan DPR RI menetapkan target setoran dividen BUMN di 2025 atas kinerja tahun buku 2024 bisa mencapai Rp90 triliun. Angka tersebut naik dari sebelumnya yang sebesar Rp85 triliun.
“Kemarin dividen sudah diketok Rp90 triliun. Kalau kita lihat bukunya ini tinggal 2 hingga 3 bulan, insyaallah tercapai,”ujar Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat, 1 November.
Erick mengatakan bahwa Kementerian BUMN saat ini sedang mengkonsolidasikan seluruh perusahaan pelat merah untuk merapihkan program kerja BUMN.
Lebih lanjut, Erick mengungkap akan melakukan pertemuan dengan para pimpinan BUMN untuk mengkomunikasikan target-target yang ingin dicapai di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami akan ketemu para dirut nanti beberapa minggu ke depan untuk memastikan sesuai dengan program yang diminta oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.
Selain itu, sambung Erick, Kementerian BUMN juga melakukan koordinasi dengan lintas kementerian untuk merapihkan kebijakan agar program yang dijalankan BUMN bisa berdampak optimal terhadap perekonomian nasional.
Erick mengungkap beberapa program prioritas yang saat ini dijalankan BUMN di antaranya pembiayaan oleh Bank Himbara dan PMN Mekaar yang melayani 21,2 juta nasabah. Lalu, ada proyek strategis nasional (PSN) kawasan ekonomi khusus (KEK) Sanur yang bakal diresmikan Maret 2025, serta proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Menurut Erick, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan DPR RI selaku mitra kerja BUMN dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam menyusun peta jalan (blueprint) BUMN di lima tahun ke depan untuk mengkonsolidasi program kerja dan kebijakan terkait BUMN.
Dengan begitu, sambung Erick, diharapkan BUMN bisa semakin berkinerja dengan baik dan memberikan setoran ke kas negara sesuai yang ditargetkan pemerintah.
“Kami akan ada RDP (rapat dengar pendapat dengan DPR RI) untuk melihat blueprint ke depan, dan juga yang paling penting membantu pendapatan negara dari pajak dan dari dividen,” tuturnya.
