Metapos.id, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan langkah besar untuk menumpas para mafia penyelundupan yang selama ini merugikan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa operasi besar-besaran akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses. Intinya yang selama ini under invoicing, nyelundupin. Yang paling banyak tekstil, baja, segala macam. Sudah ada nama-namanya,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/10).
Menurutnya, pemerintah telah mengantongi daftar nama pelaku yang diduga kuat terlibat dalam praktik penyelundupan lintas sektor — mulai dari tekstil hingga baja. Namun, Purbaya belum merinci berapa besar potensi kerugian negara akibat ulah para mafia ini.
“Belum tahu, masih kita hitung,” singkatnya
Perang Melawan Mafia, Tak Bisa Sendirian
Langkah Purbaya ini disambut dengan berbagai pandangan dari para analis ekonomi. Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, menilai bahwa memberantas mafia bukanlah pekerjaan mudah.
Menurutnya, ada tiga strategi utama yang harus dilakukan agar operasi ini tidak berhenti di level wacana:
1. Penegakan hukum yang tegas dan terkoordinasi.
“Penyelundupan biasanya melibatkan jaringan lintas sektor, dari oknum aparat hingga pelaku usaha dan birokrasi pelabuhan,” ujar Ronny
2. Pembersihan internal di lembaga strategis, seperti Bea Cukai dan otoritas pelabuhan, yang kerap menjadi titik rawan infiltrasi mafia.
3. Penguatan sistem pengawasan digital, termasuk integrasi data logistik nasional dan sistem pelacakan barang impor-ekspor untuk menutup celah manipulasi dokumen.
Ronny menegaskan, Purbaya tidak bisa bergerak sendiri. Dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto dan seluruh aparat penegak hukum mutlak diperlukan.
“Diperlukan sinergi antara Kemenkeu, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Kemenhub, hingga Kemenperin agar pemberantasan mafia ini tidak berhenti di level simbolik,” tegasnya.
Ia menambahkan, dukungan politik dan keberanian penguasa akan menjadi faktor penentu keberhasilan langkah ini. Jika dilakukan serius, gerakan ini bisa menjadi momentum untuk menata ulang ekosistem perdagangan nasional yang selama ini dikuasai oleh para mafia.
Sementara itu, Ekonom CELIOS Nailul Huda menilai bahwa keberadaan mafia tidak akan muncul tanpa adanya persekongkolan internal.
“Kasus manipulasi pajak atau lolosnya barang ilegal biasanya berawal dari kerja sama antara pengusaha dan oknum pegawai instansi,” jelasnya.
Ia menilai langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah membersihkan internal lembaga seperti DJP dan DJBC, yang dinilai masih lemah dalam sistem pengawasan.
“Kebocoran penerimaan negara bersumber dari lemahnya kontrol di dalam. Pemerintah harus berani menindak para pengemplang pajak dan pelaku penyelundupan, meskipun akan ada benturan kepentingan antara penguasa dan pengusaha,” ujar Hu
Publik kini menantikan apakah rencana besar ini akan benar-benar diwujudkan atau hanya menjadi retorika politik.
Jika benar dilakukan, penangkapan mafia secara besar-besaran seperti yang disampaikan Purbaya bisa menjadi langkah bersejarah dalam membersihkan praktik kotor yang telah mengakar di tubuh ekonomi nasional.
