Metapos.id, Jakarta – Kepolisian Daerah Banten (Polda Banten) akan memberlakukan rekayasa lalu lintas selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 di kawasan pelabuhan penyeberangan.
Kebijakan ini berlaku mulai Sabtu, 14 Maret 2026 pukul 00.00 WIB hingga Sabtu, 28 Maret 2026 pukul 24.00 WIB. Pengaturan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan yang menuju pelabuhan penyeberangan dari Banten ke Lampung.
Kepala Bidang Humas Polda Banten, Komisaris Besar Maruli Ahiles Hutapea, menjelaskan bahwa kendaraan akan diarahkan ke tiga pelabuhan berbeda sesuai jenisnya.
Pejalan kaki, mobil pribadi, kendaraan pick up, mobil elf, dan bus akan diarahkan melalui Pelabuhan Merak.
Sementara itu, sepeda motor serta truk golongan 6B akan dialihkan menuju Pelabuhan Ciwandan.
Adapun truk golongan 7, 8, dan 9 diarahkan untuk menyeberang melalui Pelabuhan BBJ Bojonegara.
Pembatasan Tiket dan Akses Jalan
Selain pembagian arus kendaraan, pembelian tiket penyeberangan juga dibatasi dengan radius minimal 4,71 kilometer dari kawasan pelabuhan. Kebijakan ini bertujuan mencegah antrean kendaraan menumpuk di sekitar pintu masuk pelabuhan.
Polda Banten juga menerapkan pembatasan kendaraan di jalur tol maupun non-tol menuju Pelabuhan Merak guna memperlancar arus lalu lintas.
Untuk pengendara sepeda motor yang akan menuju Pelabuhan Ciwandan, kepolisian menyiapkan sejumlah titik rest area dan buffer zone. Lokasinya antara lain di Gerbang Tol Cikupa Mas, Gerbang Tol Balaraja Timur, Gerbang Tol Balaraja Barat, Pos Pelayanan Kawasan Modern Cikande, serta Markas Polres Serang Kota.
Menurut Maruli, langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi agar kendaraan tidak berhenti dan menumpuk di sekitar akses pelabuhan saat puncak mudik.
Pembatasan Angkutan Barang
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan juga menerbitkan kebijakan pembatasan operasional angkutan barang selama periode Lebaran 2026.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut pembatasan tersebut berlaku mulai 13 Maret 2026 hingga 29 Maret 2026, baik di jalan tol maupun jalan arteri.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan selama masa mudik dan balik Lebaran 2026 yang ditandatangani Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri).
Pemerintah menyatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi kepadatan dan angka kecelakaan pada periode Lebaran sebelumnya, serta hasil pemodelan lalu lintas bersama sejumlah pemangku kepentingan.
