Metapos.id, Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan menepis pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya memperjuangkan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda berpendapat Prabowo tidak mungkin memberikan arahan tersebut kepada Gibran. Ia mengaitkan hal itu dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa persoalan ijazah Gibran tidak lagi memiliki ruang penyelesaian melalui PTUN.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
“Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril,” imbuh dia.
Ia menilai pernyataan Yusril mencerminkan pandangan hukum yang menjadi perhatian Presiden Prabowo. Hal tersebut tidak terlepas dari posisi Yusril sebagai menteri yang membidangi urusan hukum dalam pemerintahan saat ini.
Berdasarkan pandangan tersebut, Syahganda kembali menyatakan bahwa Prabowo tidak mungkin mendorong Gibran untuk meneruskan persoalan ijazahnya melalui jalur PTUN.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” ujar Syahganda.
Di sisi lain, Gibran sebelumnya mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankan dirinya untuk tetap memperjuangkan persoalan keabsahan ijazah SMA melalui PTUN.
Selain menempuh langkah tersebut, Gibran menyatakan akan berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA).
“Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujarnya.
Persoalan ini berkaitan dengan putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal.
