Jakarta,Metapos – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Putrama Wahju Setyawan di Grha BNI, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Pertemuan tersebut membahas evaluasi dan percepatan program pembiayaan perumahan, khususnya Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Dalam penyaluran KPP, BNI mencatat realisasi sebesar Rp2,42 triliun atau sekitar 89,6 persen dari target Rp2,7 triliun. Target tersebut meningkat dari target awal sebesar Rp1,5 triliun setelah BNI mengajukan penambahan plafon penyaluran. Hingga saat ini, pembiayaan telah menjangkau 3.144 debitur, dengan penyaluran sebesar Rp1,02 triliun pada sisi permintaan (demand) dan Rp1,404 triliun pada sisi pasokan (supply).
Secara nasional, pemerintah telah meningkatkan plafon KPP menjadi Rp50 triliun. Hingga periode pelaporan dalam evaluasi tersebut, realisasi KPP telah mencapai Rp27,2 triliun. BNI mencatat pencapaian sebesar 92,99 persen dari target penyalurannya dan berkontribusi sekitar 9,22 persen terhadap total realisasi KPP nasional. BNI juga menjadi salah satu bank dengan kontribusi besar dalam penyaluran KPP bagi pengembang perumahan.
Sementara itu, penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP oleh BNI telah mencapai 13.476 unit atau 80,2 persen dari kuota tahun 2026 sebanyak 16.800 unit. Berdasarkan data penyaluran yang disampaikan dalam pertemuan, penerima KPR FLPP BNI didominasi pekerja swasta dan buruh dengan porsi 54 persen, disusul kelompok wiraswasta, petani, dan nelayan sebesar 14 persen.
Untuk memenuhi kuota FLPP hingga Desember 2026, BNI menyiapkan sejumlah strategi percepatan. Upaya tersebut mencakup optimalisasi basis data nasabah segmen komersial beserta jejaring rantai pasoknya (value chain), optimalisasi rumah siap huni (ready stock) dari mitra pengembang, serta peningkatan intensitas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
Komisioner BP Tapera menyampaikan apresiasi atas kontribusi BNI dalam penyaluran FLPP. Pada 2025, BNI menjadi bank penyalur FLPP terbesar keempat. Pada 2026, BNI kembali berada di peringkat keempat dengan realisasi sebanyak 13.476 unit berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan. Penyaluran tersebut saat ini masih didominasi rumah tapak, sehingga pengembangan pembiayaan untuk rumah susun subsidi juga diharapkan dapat menjadi peluang perluasan akses hunian bagi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan perbankan, termasuk BNI, dalam menjalankan program pembiayaan perumahan. Evaluasi bersama diperlukan untuk melihat perkembangan penyaluran, mengidentifikasi potensi yang masih dapat dioptimalkan, serta memperkuat langkah percepatan agar target program dapat tercapai.
“Terima kasih kepada BNI dan seluruh perbankan yang terus mendukung program perumahan. Kita perlu terus melakukan evaluasi, melihat potensi yang ada, dan mendorong percepatan agar target penyaluran dapat tercapai serta semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses pembiayaan perumahan,” ujar Maruarar.
Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan menyampaikan terima kasih atas dukungan Menteri PKP dan menegaskan komitmen BNI untuk menjalankan program perumahan sesuai target yang telah ditetapkan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui optimalisasi penyaluran KPP dan FLPP serta penguatan kerja sama dengan para pemangku kepentingan di sektor perumahan.
“BNI berkomitmen mendukung program perumahan pemerintah dan memenuhi target penyaluran yang telah ditetapkan.” ujarnya
Melalui evaluasi dan koordinasi bersama perbankan, Kementerian PKP terus mendorong optimalisasi KPP dan FLPP sebagai instrumen pembiayaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Sinergi dengan perbankan dan seluruh ekosistem perumahan diharapkan dapat mempercepat penyaluran pembiayaan sekaligus mendukung pencapaian target program perumahan tahun 2026.
