Metapos.id, Jakarta — Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyinggung kemungkinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak bertahan hingga 2029 menuai tanggapan dari pengamat politik.
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyebut pernyataan tersebut cenderung berupa spekulasi karena tidak disertai bukti, data, maupun indikator yang dapat memperkuat prediksi tersebut.
Pernyataan Budi Arie menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang memperlihatkan dirinya berbicara di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo beredar.
Dalam rekaman tersebut, Budi Arie membahas kondisi politik terkini. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa situasi politik saat ini “kayaknya enggak sampai 2029” dan menyebut adanya “patahan sejarah”.
Fernando berpandangan bahwa setiap prediksi mengenai politik nasional harus memiliki landasan yang terukur agar tidak menimbulkan tafsir yang berlebihan.
“Prediksi politik bukan persoalan jika didasarkan pada data, indikator dan argumentasi yang dapat diuji. Persoalannya ketika prediksi hanya dikemas sebagai feeling, lalu beredar seolah-olah menjadi sinyal adanya perubahan politik,” ujar Fernando, dikutip dari berbagai sumber, Selasa (25/08/26).
Ia juga menyoroti keberadaan Budi Arie di samping Jokowi saat pernyataan tersebut disampaikan. Menurut Fernando, kondisi itu dapat membuat publik mengira Jokowi mempunyai pandangan yang sama.
Namun, ia mengingatkan bahwa sikap diam Jokowi tidak bisa dijadikan bukti bahwa mantan Presiden tersebut menyetujui pernyataan Budi Arie.
Fernando menilai komunikasi dan hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo tetap menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas nasional.
“Kalau ada kritik terhadap pemerintahan Prabowo, sampaikan secara terbuka, objektif dan berbasis data. Jangan menggunakan istilah samar yang kemudian membuka ruang bagi publik untuk menafsirkan pemerintahan sedang menuju keruntuhan,” katanya.
Selain itu, Fernando turut menyinggung perkembangan identitas serta arah organisasi Projo. Menurutnya, keputusan untuk mengubah identitas maupun orientasi organisasi merupakan hak internal Projo. Meski demikian, masyarakat masih mengingat perjalanan Projo sebagai organisasi relawan yang sebelumnya dikenal dekat dengan Jokowi.
Terkait dugaan adanya kekecewaan pribadi Budi Arie terhadap pemerintahan Prabowo, Fernando meminta hal tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fakta. Ia menilai dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian.
“Pergantian jabatan dalam pemerintahan merupakan hal biasa. Jangan sampai persoalan pribadi atau politik seseorang kemudian dibawa menjadi narasi tentang masa depan Republik Indonesia,” tegasnya.»
Fernando pun mengajak para relawan Jokowi untuk tidak terbawa oleh narasi yang dapat memperlebar perbedaan antara Jokowi dan Prabowo.
“Indonesia membutuhkan stabilitas, bukan spekulasi. Membutuhkan argumentasi, bukan insinuasi. Membutuhkan data, bukan sekadar feeling. Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi, tetapi menyampaikan pendapat juga membutuhkan tanggung jawab,” pungkas Fernando.»
