Metapos.id, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memandang keterlibatan tokoh buruh di pemerintahan dapat memberikan nilai tambah bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program kerja nasional.
Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua KSPSI, Arnod Sihite, menyusul munculnya sinyal dari Istana mengenai kemungkinan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, bergabung dalam jajaran kabinet.
Arnod mengatakan tokoh buruh saat ini memiliki pengalaman yang beragam. Mereka tidak hanya memahami persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga aktif di berbagai sektor strategis.
Selain itu, banyak aktivis buruh yang telah meniti karier di dunia politik, pendidikan, hingga pemerintahan. Karena itu, mereka dinilai mampu memberikan masukan yang konstruktif dalam proses perumusan kebijakan publik.
Sebagai contoh, Arnod menyebut Yorrys Raweyai yang kini menjabat Wakil Ketua DPD RI. Menurutnya, posisi tersebut menunjukkan bahwa tokoh buruh dapat berperan di tingkat pengambilan keputusan nasional.
Sementara itu, Jumhur Hidayat juga dipercaya menjalankan tugas di lingkungan pemerintahan. Selain itu, Andi Gani Nena Wea saat ini mengemban amanah sebagai Penasihat Kapolri.
Arnod menilai pemerintah perlu membuka ruang yang lebih luas bagi kalangan buruh untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan. Menurutnya, pekerja harus menjadi bagian dari solusi pembangunan nasional.
Karena itu, ia menegaskan bahwa kehadiran tokoh buruh dalam kabinet seharusnya dipandang sebagai hal yang wajar. Ia juga menilai momentum peringatan Hari Buruh tidak perlu dikaitkan dengan isu tersebut.
Bahkan, Arnod menyatakan jumlah menteri yang berasal dari kalangan buruh bisa saja bertambah. Namun, setiap kandidat tetap harus memenuhi syarat kompetensi dan memiliki rekam jejak yang baik.
Meski demikian, Arnod mengingatkan bahwa penempatan pejabat harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, efektivitas pemerintahan dapat tetap terjaga dan berjalan optimal.
