Metapos.id, Jakarta – RSUD dr Soedarso menjadi sorotan setelah muncul dokumen internal yang memuat evaluasi terkait kondisi manajemen dan tata kelola rumah sakit tersebut.
Dokumen bertajuk Telaah Awal Kinerja Manajemen RSUD dr Soedarso mencatat sejumlah persoalan mulai dari kondisi keuangan, pelayanan farmasi, hingga efektivitas pengawasan dan penggunaan alat kesehatan.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah hutang pengadaan obat dan alat kesehatan yang disebut mencapai sekitar Rp29 miliar pada triwulan I 2025.
Kondisi tersebut muncul di tengah peningkatan pendapatan BLUD RSUD dr Soedarso dalam beberapa tahun terakhir sehingga memunculkan pertanyaan terkait efektivitas pengelolaan keuangan rumah sakit.
Direktur Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena RSUD dr Soedarso merupakan rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Barat.
Ia mendorong adanya audit internal untuk memastikan tata kelola pengadaan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik.
Selain masalah keuangan, dokumen tersebut juga menyoroti antrean farmasi, administrasi layanan yang masih manual, hingga keterbatasan sumber daya manusia kesehatan.
Sumber internal rumah sakit juga menyebut terdapat sejumlah alat kesehatan yang telah dibeli namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam pelayanan.
Aktivis Aliansi Kehendak Rakyat (AKHERA) Heru Purwoko turut meminta adanya pembenahan tata kelola dan pertanggungjawaban dari jajaran direksi maupun pengawas rumah sakit.
Sorotan terhadap tata kelola di Kalimantan Barat juga terlihat dari munculnya spanduk aspirasi masyarakat di sekitar Gedung Merah Putih KPK yang menyinggung dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
