Metapos.id, Jakarta – Penasihat Ahli Kapolri Bidang Politik, Hermawan Sulistyo, melontarkan wacana pemberian hukuman yang lebih berat bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang terbukti terlibat tindak pidana. Menurutnya, aparat kepolisian memiliki beban tanggung jawab hukum dan etika yang lebih besar dibandingkan warga sipil.
Hermawan menilai, penjatuhan sanksi pidana terhadap polisi yang melakukan kejahatan perlu diperketat, bahkan dapat dikenakan hingga tiga kali lipat dari ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan pada umumnya. Hal tersebut dinilai sejalan dengan posisi strategis Polri sebagai institusi penegak hukum negara.
Ia menegaskan, setiap anggota kepolisian yang melanggar hukum tetap diproses melalui mekanisme hukum sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Namun, status polisi sebagai penegak hukum menjadi alasan utama perlunya pemberatan hukuman.
“Polisi yang melakukan tindak pidana tetap diproses secara hukum sipil. Tetapi karena mereka adalah penegak hukum, wajar jika sanksinya diperberat, bahkan bisa mencapai tiga kali lipat dibandingkan masyarakat biasa,” ujar Hermawan saat berada di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Hermawan juga menegaskan bahwa Polri merupakan institusi sipil, bukan bagian dari struktur militer. Oleh sebab itu, seluruh anggota kepolisian tunduk sepenuhnya pada hukum sipil dan tidak memiliki fungsi ganda sebagaimana pernah berlaku pada institusi militer di masa lampau.
“Polisi bukan ABRI dan bukan militer. Polri adalah institusi sipil, sehingga tidak ada konsep dwifungsi di dalamnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, gagasan tersebut sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan modern atau statecraft, yang menempatkan kepolisian sebagai alat negara di ranah sipil dengan fokus pada penegakan hukum serta perlindungan terhadap masyarakat.
Selain itu, Hermawan turut merespons anggapan sejumlah pihak yang menyebut reformasi Polri hanya bisa berjalan melalui pergantian Kapolri. Menurutnya, pandangan tersebut tidak menyentuh inti persoalan reformasi hukum yang sebenarnya.
Terkait jabatan Kapolri, Hermawan menegaskan bahwa kewenangan pergantian pimpinan tertinggi Polri sepenuhnya berada di tangan Presiden. “Siapa penggunanya? Presiden. Itu hak Presiden sepenuhnya. Saya kira Kapolri juga tidak ingin menjabat selamanya,” tutupnya.
