Metapos.id, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta para kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk mawas diri setelah Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Jadi seluruh eksekutif, kepala daerah, dan siapapun untuk lebih bisa mawas diri,” ujar Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).
Puan menyampaikan bahwa DPR menghormati langkah hukum yang diambil lembaga antirasuah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Terkait dengan OTT, ya kita hormati proses hukumnya,” ucap Ketua DPP PDIP tersebut.
Meski demikian, ia berharap agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
“Harapannya, jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu,” pungkas Puan.
Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid, yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terjaring OTT KPK pada Senin (3/11). Dalam operasi senyap tersebut, KPK turut mengamankan sembilan orang lainnya yang diduga merupakan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Selain penangkapan, tim KPK juga menyita sejumlah uang yang ditemukan bersama para pihak yang diamankan.
“KPK masih memiliki waktu 1×24 jam untuk melakukan gelar perkara dan menentukan status hukum para pihak yang diamankan,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin malam (3/11).
Budi menjelaskan bahwa saat ini penyidik masih bekerja di lapangan, sehingga detail konstruksi perkara belum dapat dipublikasikan.
“Terkait dengan perkaranya, bidang apa, dan konstruksinya seperti apa, nanti akan kami jelaskan lebih lanjut setelah tim menyelesaikan tugas di lapangan,” jelasnya.
