Metapos.id, Jakarta – Situasi Timur Tengah kian kompleks dan tidak stabil seiring meningkatnya ketegangan geopolitik global. Sejumlah kebijakan dan pernyataan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump dinilai banyak pihak berpotensi memperlemah tatanan internasional berbasis hukum, khususnya di kawasan Timur Tengah. Dalam konteks ini, dukungan kuat AS terhadap Israel kerap dipersepsikan sebagai bagian dari upaya mempertahankan pengaruh strategis Washington di kawasan.
Pertemuan Presiden Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di MaraLago, Florida, pada akhir Desember lalu menjadi salah satu momentum penting dalam dinamika tersebut. Dalam pernyataan kepada media, Trump menyebut AS siap mendukung langkah Israel terhadap Iran apabila Teheran tidak menghentikan program nuklir dan pengembangan rudal balistiknya. Ia juga mengeluarkan peringatan keras terkait penanganan demonstrasi di Iran serta menekan Hamas agar melucuti persenjataannya.
Libanon dan Yaman: Konflik Antaraktor Regional
Di Libanon, meski gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah disepakati pada November 2024, situasi keamanan masih rapuh. Israel dilaporkan tetap mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah titik strategis dan melakukan operasi terbatas. Tekanan internasional, khususnya dari AS, diarahkan kepada pemerintahan Presiden Joseph Aoun untuk melucuti Hezbollah sebagai bagian dari upaya stabilisasi jangka panjang.
Sementara itu, konflik di Yaman semakin mencerminkan rivalitas kepentingan regional. Ketegangan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) mengemuka seiring menguatnya peran Dewan Transisi Selatan (STC) yang didukung Abu Dhabi. Ekspansi STC ke wilayah timur, termasuk Provinsi Hadramout dan Al-Mahra, dinilai memperlemah posisi Dewan Kepemimpinan Presiden (PLC) yang didukung Riyadh dan diakui secara internasional. Situasi ini memicu bentrokan terbatas dan memperumit upaya penyelesaian konflik Yaman.
Riyadh memandang langkah Abu Dhabi berpotensi mengganggu stabilitas kawasan Teluk dan keseimbangan kekuatan regional. Adapun kepentingan strategis UEA dinilai berkaitan dengan penguasaan jalur maritim Teluk Aden dan Laut Merah.
Pengakuan Somaliland dan Dampak Regional
Langkah Israel mengumumkan pengakuan terhadap Somaliland pada 29 Desember memicu kontroversi luas. Wilayah di Tanduk Afrika tersebut memproklamasikan kemerdekaan dari Somalia sejak 1991, namun hingga kini belum memperoleh pengakuan internasional. Kebijakan Israel ini menuai kritik dari Liga Arab, Uni Afrika, Dewan Keamanan PBB, dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
Tidak adanya kecaman terbuka dari UEA memunculkan spekulasi mengenai kedekatan kepentingan strategis antara Abu Dhabi dan Tel Aviv, meski belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi kerja sama tersebut.
Iran dan Risiko Eskalasi
Hingga kini, belum ada bukti yang dikonfirmasi secara internasional bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir. Namun, isu ini terus menjadi sumber ketegangan utama antara Iran, Israel, dan AS. Serangan terhadap sejumlah fasilitas Iran pada pertengahan tahun lalu memperburuk hubungan dan menimbulkan korban jiwa signifikan.
Penolakan Iran terhadap inspeksi lanjutan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dikaitkan dengan tuntutan pelonggaran sanksi AS, yang kembali diberlakukan setelah Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015. Demonstrasi domestik di Iran yang dipicu tekanan ekonomi dinilai sebagian analis sebagai tantangan internal serius, meski intervensi eksternal justru berpotensi memperkuat sentimen nasionalisme di negara tersebut.
Negara-negara Teluk diperkirakan akan mengambil sikap berhati-hati dan menghindari keterlibatan langsung, mengingat risiko eskalasi militer dan dampaknya terhadap stabilitas energi global.
Palestina dan Mandeknya Solusi Dua Negara
Di Palestina, prospek solusi dua negara dinilai semakin menjauh. Pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur terus berlangsung, sementara situasi keamanan di Gaza tetap rentan. Penolakan Hamas untuk melucuti senjata menjadi salah satu faktor yang digunakan Israel untuk melanjutkan operasi militernya.
Perbedaan pandangan terkait peran Pasukan Stabilisasi Internasional juga memperumit situasi, dengan Israel menilai kehadiran pasukan tersebut berpotensi membatasi ruang geraknya.
Libanon di Persimpangan
Tekanan terhadap pemerintah Libanon untuk melucuti Hezbollah memicu polarisasi internal. Sebagian kelompok melihat Hezbollah sebagai bagian dari masalah, sementara lainnya menilai kelompok tersebut masih diperlukan di tengah lemahnya kemampuan militer negara. Para pengamat memperingatkan bahwa langkah sepihak tanpa konsensus nasional berisiko memicu instabilitas serius.
Secara keseluruhan, Timur Tengah menghadapi fase ketidakpastian yang kian dalam. Peran AS yang dinilai tidak konsisten sebagai penyeimbang, konflik kepentingan regional, perpecahan internal negara-negara Arab, serta lemahnya efektivitas lembaga internasional berkontribusi terhadap meningkatnya ketegangan. Dampaknya berpotensi meluas ke tingkat global, mengingat posisi strategis Timur Tengah bagi stabilitas geopolitik dan ekonomi dunia.
