Jakarta, Metapos.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tercatat, total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai sebesar Rp89 triliun, yakni 61,7 persen.
Perinciannya, progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebanyak 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun sebesar 95,8 persen.
Progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun sebesar 75,1 persen.
Progres batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun sebesar 27,9 persen.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di IKN dalam rangka persiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal 2025 dan rencana pemindahan ibu kota negara di 2028 mendatang.
Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Kepala Negara juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
“Kami tetap semangat untuk menyelesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kami lakukan dari sekarang,” kata Diana dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa, 10 Desember.
Diana menyebut, Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini untuk dapat diresmikan pada waktu dekat. Infrastruktur tersebut di antaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko).
Selain pembangunan infrastruktur, Kementerian PU juga tetap memprioritaskan pemeliharaan dan perawatan, terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya.
“Karena kami harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PU serta kementerian/lembaga lainnya yang telah memberi masukan terkait bagaimana pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan IKN perlu dilakukan ke depannya.
“Penyelesaian IKN ini memang harus dilakukan dengan kolaborasi kami semua. IKN ini jangan dianggap sebagai suatu proyek, tetapi program yang harus kami selesaikan bersama,” tuturnya.
